Jazilul: Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Anggia Ermarini Komisi VI

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid saat dijumpai usai acara pelantikan Pimpinan MPR 2024-2029, Jakpus, Kamis (3/10/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

DPR RI menggelar rapat paripurna penetapan pembagian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029, Selasa (22/10).

“Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya puan, kepada anggota dewan.

"Setuju," jawab anggota dewan kompak.

Dalam penetapan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 2 posisi ketua komisi, yakni Komisi VI yang membawahi perdagangan, kawasan perdagangan hingga pengawasan persaingan usaha. Serta Komisi VIII yang membawahi agama, sosial, perempuan dan anak.

“Komisi VIII dan komisi VI untuk komisi VIII (ketua komisi) Pak Marwan Dasopang, komisi VI tunggu nanti penetapan sambil kita usulkan Bu Anggia Ermarini,” kata Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Berikut adalah pembagian kerja komisi VI dan komisi VIII sesuai dengan kesepakatan dalam rapat paripurna:

Komisi VI

Ketua : Anggia Ermarini dari PKB

Wakil Ketua : PDIP Golkar Gerindra PAN, nama anggota belum diketahui

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra kerja:

Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VIII

Ketua : Marwan Dasopang dari PKB

Wakil Ketua : PKS Gerindra Golkar PDIP, nama anggota belum diketahui

Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra kerja:

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)