Jelang Muktamar, Ketua PWNU DKI Soroti Potensi Money Politics & Sedekah Politik
PerbesarKetua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Samsul Ma’arif, menyoroti potensi politik transaksional dalam pemilihan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, pemberian uang dalam kegiatan NU sulit dibedakan antara money politics dan shodaqoh (sedekah) politik.
Hal tersebut disampaikan Samsul dalam agenda Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertajuk “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Samsul mengatakan politik transaksional dalam tubuh NU tidak terlepas dari masuknya kepentingan berbagai kelompok setelah era reformasi.
Menurutnya, politisi dapat mendekati NU untuk kepentingan elektoral dan penguatan partai. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi dinamika pemilihan pimpinan NU, baik di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
“Kalau menurut pendapat saya, pascareformasi, ketika banyak anak-anak muda NU itu dipolitikkan, banyak memengaruhi perjalanan NU. Tidak hanya terjadi pada PBNU, tapi level PWNU juga memengaruhi, bahkan bisa jadi level PCNU di daerah-daerah,” kata Samsul.
“Kepentingannya apa? Memang jelas kepentingannya elektoral untuk penguatan partai, bisa jadi untuk mendulang suara, jadi mendekati NU. Apalagi sebut saja misalnya partai PKB yang memang merasa lahir dari rahim NU. Nah, ini sedikit banyak memengaruhi dinamika ketika terjadi pemilihan pimpinan di tubuh NU,” lanjutnya.
Selain politisi, Samsul menyebut birokrat dan pengusaha sebagai kelompok lain yang dinilainya dapat memengaruhi dinamika organisasi.
“Yang nomor dua, di samping politisi itu ada birokrat. Ada beberapa birokrat yang memang awalnya tidak begitu tertarik dengan NU, tapi malah didorong oleh pengurus NU itu sendiri. Mungkin supaya punya akses yang dianggap shohibul akses, untuk bisa dapat hibah atau dapat something,” beber dia.
Menurut Samsul, kondisi tersebut membuat sejumlah birokrat yang sebelumnya tidak memiliki rekam jejak di NU justru kemudian menduduki posisi sebagai ketua NU.
“Jadi tidak sedikit para birokrat itu tiba-tiba ramai menjadi ketua NU, padahal tidak punya rekam jejak di NU,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pengusaha juga dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan organisasi.
“Yang nomor tiga itu pengusaha. Pengusaha tadi disebut shohibul barokah wal karomah. Itu juga memengaruhi sejarah perjalanan organisasi supaya dianggap lancar,” tuturnya.
Samsul pun menilai, kondisi tersebut sedikit banyak memengaruhi politik transaksional dalam pemilihan pimpinan NU.
“Oleh karena itu sedikit banyak memengaruhi apa yang disebut politik transaksional,” ujarnya.
Persoalan tersebut juga membuat pemberian uang dalam kegiatan NU sulit dibedakan antara money politics dan shodaqoh politik.
“Memang susah dibedakan, misalnya mana money politics, mana shodaqoh politik,” ungkap Samsul.
Dia kemudian menyinggung persoalan uang transport bagi pihak-pihak yang hadir dalam rangkaian kegiatan NU. Kewajaran pemberian tersebut, menurut Samsul, perlu dilihat berdasarkan konteks dan nominalnya.
“Nah wajar apa tidak itu kondisional menurut saya. Kalau uang transportnya itu diukur apa adanya perjalanan dinas, karena ada ukurannya itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kan? Ya SPJ ya hanya dikasih uang transport pengganti tiket, lalu sekadar uang makan, mungkin ratusan ribu,” terang dia.
Samsul mencontohkan pemberian uang transport senilai Rp10 juta yang menurutnya perlu dikaji apakah masih berada dalam batas kewajaran atau sudah di luar kewajaran.
“Ini perlu dikaji apakah ketika kita ini memberikan katakanlah nominalnya katakan 10 juta, apa masih wajar apa tidak, apa sudah di luar kewajaran,” sambungnya.
Di sisi lain, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai isu transaksi politik menjadi persoalan sensitif karena NU merupakan organisasi sosial-keagamaan, bukan partai politik.
“Tentang transaksi partai itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa. Tapi kalau ini terjadi pada organisasi sosial keagamaan dan ini adalah organisasi Islam, tentu agak sangat ironis,” ungkap Adi.
Adi menilai besarnya jumlah pengikut NU membuat organisasi tersebut memiliki daya tarik bagi kepentingan politik. Kondisi itu membuat NU menjadi salah satu sumber daya politik yang dapat dikapitalisasi untuk kepentingan tertentu.
“NU adalah salah satu resource politik yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian untuk kepentingan politik,” sebut Adi.
Karena itu, dia berharap isu transaksi politik yang beredar menjelang Muktamar ke-35 NU tidak benar-benar terjadi.
“Saya berdoa dan saya berharap semoga desas-desus terkait dengan transaksi politik, uang, manipulasi jelang-jelang Muktamar ini hanya sebatas gosip,” ujar Adi.
“Karena per hari ini tidak ada satu pun yang mampu untuk bicara secara terbuka,” tambahnya.
Adi pun mempertanyakan konsekuensi apabila praktik tersebut benar-benar terjadi dalam organisasi NU.
“Tapi kalau dalam praktiknya itu terjadi, apa bedanya NU dengan partai politik?” tandas Adi.
Selain isu transaksi, Samsul juga menyinggung fenomena perang opini antara tim sukses (timses) calon pimpinan NU. Ia mengatakan, terdapat tim yang saling menghargai, tetapi ada pula yang dianggap berlebihan hingga menyerang karakter calon lain.
“Ada perang opini lewat timses, jadi antar-timses itu ada yang punya kesadaran saling menghargai, tapi kadang-kadang ada yang kelewatan saling membunuh karakter calon lain,” imbuh Samsul.