Jelang Pilkada 2024, Ma'ruf Minta KPI Edukasi TV dan Radio Antisipasi Hoaks

Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai menghadiri Rakornas KPI. Foto: BPMI Setwapres

Wapres Ma'ruf Amin meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus memperhatikan masukan masyarakat terkait program-program TV maupun radio yang tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya. Khususnya dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mendapatkan informasi yang benar.

"Hal ini penting agar masyarakat terhindar dan terlindungi dari berita bohong. Dalam momentum Pilkada Serentak bulan November mendatang, saya harap KPI, KPID, dan penyelenggara televisi dan radio dapat memberikan edukasi pelaksanaan dan perkembangan hasil pilkada melalui siaran yang baik, positif, dan netral," kata Ma'ruf saat membuka Rakornas KPI di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (24/6).

Selain itu, Ma'ruf meminta KPI dan lembaga penyiaran lainnya beradaptasi dengan dinamika yang terjadi, khususnya dengan kehadiran media baru di platform digital.

"KPI harus memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, meski dihadapkan pada derasnya arus informasi. KPI juga harus meningkatkan inovasi di dunia penyiaran nasional agar dapat lebih berdaya saing dengan media baru yang tumbuh begitu cepat," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Ma'ruf, KPI harus meningkatkan kerja sama dengan lembaga penyiaran dan pemangku kepentingan lainnya. Sebab, penting bagi siaran TV dan radio untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai sumber informasi yang kredibel.

"Pastikan dan jaga peran media penyiaran sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara. Saya minta agar Rancangan Undang-Undang penyiaran ke depan hendaknya diarahkan sejalan dengan cita-cita negara demokrasi yang menjunjung tinggi karakter bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila," pungkasnya.