Jelang Rapat Paripurna DPR Bahas Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
PerbesarPimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Rapat penerimaan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan dari setiap fraksi juga hadir dalam rapat tersebut.
Saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11), Saan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
“Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” jelas Saan.
Secara bergiliran, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama-nama anggota yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka juga memaparkan alasan pengajuan hak tersebut.
Setelah itu, perwakilan fraksi menghampiri meja pimpinan DPR untuk menyerahkan surat usulan HMP.
Berikut jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menandatangani usulan HMP:
PDIP 14 orang
Golkar 11 orang
Gerindra 11 orang
NasDem 19 orang
PKB 18 orang
PKS 28 orang
PAN 1 orang
Demokrat 18 orang
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.
Jumlah 120 anggota ini telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yaitu 25 anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.
HMP diajukan merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran serta temuan MK terkait pemenuhan syarat pendidikan cawapres 2024.
HMP merupakan pintu masuk untuk memakzulkan Gibran dari kursi Wapres RI.
Daftar Anggota yang Ajukan HMP
Berikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran:
Fraksi PDIP — 14 Anggota
Harris Turino (A-208), Dapil Jawa Tengah IX
Bonnie Triyana (A-232), Dapil Banten I
I Wayan Sudirta (A-238), Dapil Bali
Andreas Eddy Susetyo (A-220), Dapil Jawa Timur V
Dede Indra Permana (A-210), Dapil Jawa Tengah X
Sturman Panjaitan (A-173), Dapil Kepulauan Riau
Selly A. Gantina (A-185), Dapil Jawa Barat VIII
TB Hasanuddin (A-186), Dapil Jawa Barat IX
Sofyan Tan (A-156), Dapil Sumatera Utara I
Ina Ammania (A-217), Dapil Jawa Timur VIII
I Nyoman Parta (A-263), Dapil Bali
Mufti Anam (A-215), Dapil Jawa Timur II
Edi Purwanto (A-165), Dapil Jambi
Adian Napitupulu (A-181), Kabupaten Bogor
Fraksi Golkar — 11 Anggota
Ahmad Doli Kurnia (A-272)
Ahmad Irawan (A-327)
Robert Joppy Kardinal (A-365)
Abraham Sridjaya (A-291)
Umbu Kabunang (A-343)
Hetifah Sjaifudian (A-352)
Bambang Patijaya (A-289)
Andhika Satya W (A-311)
Eric Hermawan (A-353)
Karmila Sari (A-278)
Atalia (A-291)
Nama tambahan dalam daftar: Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong.
Fraksi NasDem — 19 Anggota
Sugeng Suparwoto
Muslim Ayub
Yoyok Riyo
Charles Meikyansah
Syarif Abdullah
Gulam Mahfud Sarom
Fauzi Amro
Habibur Rochman
Ujang Bey
Asep Wahyu
Tonny Tesar
Rajiv
Ananda Tohpati
Arif Rahman
Martin Manurung
Rudianto Lallo
Mori Hanafi
Nabil Husein
Amelia Anggraini
Fraksi PKB — 18 Anggota
Muhammad Khozin (A-45)
Rico Alviano (A-05)
A. Iman Sukri (A-50)
Abdullah (A-33)
Rina Sa'adah (A-25)
Daniel Johan (A-63)
Imas Aan Ubudiah (A-26)
Kaisar Abu Hanifah (A-38)
Indrajaya (A-68)
Eva Monalisa (A-31)
Fauqi Hapidekso (A-28)
Marwan Ja’far (A-30)
Usman Husein (A-62)
Ali Ahmad (A-47)
Jaelani (A-67)
Bertu Merlas (A-10)
Ratna Juwita (A-54)
Syamsu Rizal (A-65)
Fraksi PKS — 28 Anggota
Mardani Ali Sera (A-447)
Muhammad Kholid (A-458)
Rahmat Saleh (A-439)
Riyono (A-475)
Hamid Noor Yasin (A-465)
Nasir Jamil (A-436)
Sukamta (A-471)
Syahrul Aidi Maazat (A-442)
Kurniasih Mufidayati (A-450)
Netti Prasetiyani (A-460)
Ledia Hanifa (A-452)
Yanuar Arif Wibowo (A-468)
Gamal Albinsaid (A-474)
Johan Rosihan (A-479)
Abdul Hadi (A-480)
Junaidi Auly (A-446)
Reni Astuti (A-472)
Achmad Ru’yat (A-456)
Abdul Fikri Faqih (A-469)
Ghufron (A-435)
Slamet (A-455)
Rizal Bawazier (A-470)
Adang Darajatun (A-451)
Ahmad Heryawan (A-453)
Ateng Sutisna (A-461)
Izzuddin Alqassam Kasuba (A-480)
Muhammad Haris (A-464)
Askweni (A-444)
Fraksi PAN — 1 Anggota
Sarifuddin Sudding
Fraksi Demokrat — 18 Anggota
Benny K. Harman (A-569), Dapil Nusa Tenggara Timur
Hinca Panjaitan XIII (A-539), Dapil Sumatera Utara
H. T. Ibrahim (A-536), Dapil Aceh
Bambang Purwanto (A-571), Dapil Kalimantan Tengah
Anton S. Sukartono (A-551), Dapil Jawa Barat
Mulyadi (A-540), Dapil Sumatera Barat
Andi Muzakkir (A-575), Dapil Sulawesi Selatan
Wahyu Sanjaya (A-533), Dapil Sumatera Selatan
M. Lokot Nasution (A-537), Dapil Sumatera Utara
Nanang Samodra (A-568), Dapil Nusa Tenggara Barat
Marwan Cik Hasan (A-546), Dapil Lampung
E. Herman Khaeron (A-553), Dapil Jawa Barat
Lucy Kurniasari (A-559), Dapil Jawa Timur
Wastam (A-558), Dapil Jawa Tengah
Achmad (A-541), Dapil Riau
Dede Yusuf (A-549), Dapil Jawa Barat
Raja Faisal (A-554), Dapil Jawa Tengah
Iman Adinugraha (A-550), Dapil Jawa Barat
Fraksi Gerindra — 11 Anggota
Azis Subekti
Longki Djanggola
Rahmawati
Darori Wonodipuro
La Tinro La Tunrung
Endro Hermono
Abdul Wachid
Martin Tumbelaka
Muhammad Husni
Azikin Solthan
Bahtra Banong
Dibawa ke Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Saan mengatakan, berdasarkan penyampaian para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan HMP tersebut.
“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
“Apa yang disampaikan pengusul yaitu Hak Menyatakan Pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI,” lanjutnya.
Saan mengatakan usulan tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sesuai mekanisme berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan (Rapim). Selanjutnya, usulan itu akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi sebagai pengganti Bamus.
“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul, hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna,” kata Saan.
Saan memastikan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna terdekat. Berdasarkan jadwal DPR, rapat paripurna berikutnya akan digelar pada Kamis (12/11).
“Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” ujarnya.
“Rapat paripurna biasa jam 10.00-an. Nanti rapim bamuslah, ya. Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Besok akan dibawa semua,” lanjut Saan.
Ada Kabar Anggota DPR Tak Boleh Keluar Jakarta, Ini Kata Pimpinan
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanggapi kabar yang beredar mengenai anggota DPR yang disebut tidak diperbolehkan ke luar kota.
Isu yang beredar, seluruh anggota diminta tetap di Jakarta menjelang rapat paripurna (rapur) yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka besok, Kamis (12/11).
Saan menegaskan, tidak ada kebijakan khusus dari pimpinan DPR yang melarang seluruh anggota DPR bepergian ke luar Jakarta. Menurut dia, hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing fraksi.
“Ah, itu kebijakan masing-masing,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
Meski demikian, Saan menjelaskan, saat ini DPR memang sedang berada dalam masa sidang. Masa sidang berlangsung hingga 17 Desember 2026.
“Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang,” tutur Saan.
Masa persidangan DPR II tahun 2026-2027 memang baru dibuka pada Selasa (10/11).
Dalam pembukaan itu, jumlah anggota yang hadir secara fisik mencapai 403 orang dan 11 orang izin — dari total jumlah anggota parlemen sebanyak 580 orang. Ini jumlah yang lebih banyak dibandingkan rapur penutupan masa sidang 8 Oktober lalu.
Banyaknya jumlah anggota yang ikut rapur dikaitkan dengan isu pemakzulan Wapres Gibran yang kesandung soal ijazah SMA.