Jenderal Andika Perkasa Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan tidak ada lagi larangan bagi keturunan PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk masuk TNI. Hal ini disampaikan Andika saat rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI 2022.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Kasum TNI, Irjen TNI dan Dankodiklat TNI itu, Andika mendengarkan paparan terkait mekanisme penerimaan prajurit TNI mulai dari tes mental ideologi, psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga kesehatan.

Andika lalu mengoreksi sejumlah aturan. Salah satunya larangan keturunan pelaku peristiwa 1965 dan 1966 untuk diterima sebagai TNI. Peristiwa tahun 1965-1966 berkaitan dengan komunisme di Indonesia.

Sebelum melakukan koreksi Andika meminta dasar hukum yang melarang keturunan Komunis untuk mendaftar. Ia dijelaskan aturannya tertuang dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1965.

Namun menurut Andika Tap MPRS tersebut tidak mencantumkan larangan bagi keturunan PKI.

Ilustrasi TNI AD. Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Saya kasih tahu Tap MPRS Nomor 25/66, satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, leninisme, marxisme, sebagai ajaran terlarang itu isinya," kata Andika dikutip dari akun Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu (30/3).

"Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI, oke satu. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar Tap MPRS apa, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?" tambah Andika.

Penjelasan Andika diamini oleh para peserta rapat. Andika lalu meminta agar larangan keturunan PKI dikoreksi.

"Jadi jangan kita memberikan mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan. Ingat ini, kalau kita melarang pastikan punya dasar hukum," kata Andika.

"Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa tidak, karena saya menggunakan dasar hukum. Oke, hilang (aturan) nomor 4," tegas Andika.

Selain aturan tersebut, Andika juga mengoreksi peraturan dalam tes kesamaptaan jasmani. Di antaranya tidak ada lagi renang dalam tes ketangkasan.

Kemudian dalam bidang akademik pengambilan nilai calon peserta berdasarkan transkrip nilai dari ijazah pendidikan terakhir.

"Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki tidak usah ada pamaparan lagi karena hanya sedikit. Tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku," pungkas Andika.