Jepang Berikan Uang Rp 119 Juta untuk Keluarga yang Mau Pindah dari Tokyo

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Potret kawasan Shibuya di Jepang yang kembali sibuk. Foto: Yuki Iwamura/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Potret kawasan Shibuya di Jepang yang kembali sibuk. Foto: Yuki Iwamura/AFP

Pemerintah Jepang menawarkan biaya relokasi sebesar 1 juta yen atau sekitar Rp 119 juta per anak bagi keluarga yang bersedia meninggalkan Tokyo.

Penawaran ini diberikan dalam rangka mengurangi populasi di ibu kota. Pemerintah Jepang juga ingin menghidupkan kembali wilayah lain yang mengalami penyusutan populasi.

The Guardian melaporkan adanya kenaikan biaya relokasi yang dijanjikan pemerintah dibandingkan dengan penawaran pada April 2022 lalu. Sebelumnya, pemerintah Jepang hanya mengalokasikan setara Rp 35 juta untuk hitungan per anak.

Warga Jepang. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Biaya relokasi ini akan ditargetkan kepada keluarga yang tinggal di 23 titik di Kota Tokyo dan daerah prefektur sabuk komuter seperti Saitama, Chiba, dan Kanagawa. Pemerintah Jepang memanfaatkan kesadaran masyarakat mengenai kualitas hidup dan sistem kerja jarak jauh untuk melancarkan program relokasi ini.

Untuk dapat mendapatkan insentif tersebut, keluarga harus pindah dari Tokyo dan menetap di rumah baru mereka selama lima tahun.

Salah satu keluarga juga wajib memiliki pekerjaan atau berencana membuka usaha baru di tempat baru tersebut. Jika keluarga memutuskan untuk pindah sebelum jangka waktu lima tahun berakhir, maka mereka wajib mengembalikan uang yang sudah diberikan.

“Pada prinsipnya, keluarga yang pindah dapat menerima uang relokasi jika mereka memenuhi salah satu dari ketiga kriteria berikut ini. Pertama, memiliki pekerjaan di daerah tempat mereka tinggal. Kedua, melanjutkan pekerjaan lama dengan skema kerja jarak jauh. Dan terakhir, memulai bisnis di daerah baru yang mereka tinggali,” lapor media lokal Nikkei.

Dalam program ini, pemerintah Jepang telah melibatkan 1.300 wilayah atau sekitar 80 persen dari total wilayah di Negeri Matahari Terbit. Biaya relokasi akan dibebankan setengah dari pemerintah pusat dan setengah lainnya ditanggung pemerintah daerah.

Sejak skema ini pertama kali dicetuskan tiga tahun lalu, pemerintah Jepang terus berupaya mendorong lebih banyak orang melakukan ruralisasi dengan menonjolkan pesona kehidupan pedesaan, kemudahan akses ke tempat penitipan anak bagi keluarga yang tidak mampu, dan lain sebagainya.

Saat ini tercatat hanya 2.381 penerima insentif relokasi sejak 2019 lalu. Pemerintah Jepang berharap 10.000 orang akan pindah dari Tokyo ke pedesaan pada 2027 mendatang.

Dikutip dari Daily Mail, selain karena alasan kepadatan penduduk, pemerintah Jepang juga khawatir dengan tingkat kelahiran yang menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan jumlah lansia terus bertambah.

Pada 2021 yang lalu, angka kelahiran mencapai 811.604 dan memecahkan rekor sebagai angka kelahiran terendah sejak 1899. Diperkirakan jumlah populasi di Jepang akan mengalami penurunan hingga 30 persen dalam 45 tahun.

Penulis: Thalitha Yuristiana.