Jepang Tertarik Bangun Bendungan Tiga Dihaji Rp 3,8 Triliun

Bendungan Karian di Kebupaten Lebak (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pemerintah tengah gencar membangun berbagai proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah swasta atau Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara.

Sampai saat ini, kedua skema tersebut mampu menarik investasi asing ke Indonesia. Misalnya proyek Bendungan Tiga Dihaji yang berada di Palembang disebut akan dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan asal Jepang dengan skema KPBU.

"Iya, kalau jadi (menggunakan skema KPBU), kan nunggu minggu ini atau minggu depan dia mau mutusin," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Sayangnya, Basuki belum berani menyebutkan siapa investor asal Jepang yang akan mendanai proyek bendungan senilai Rp 3,8 triliun tersebut.

"Jepang, tapi belum tahu PT apa, swasta apa, tapi dari Jepang," tegasnya.

Basuki menjelaskan mengapa perusahaan asal Jepang tersebut bersedia membiayai proyek Bendungan Tiga Dihaji. Alasannya adalah karena Bendungan Tiga Dihaji memiliki kemampuan menghasilkan tenaga listrik bila dibangun PLTA. Diperkirakan PLTA Bendungan Tiga Dihaji mampu menghasilkan listrik 13-14 Megawatt (MW).

"(Iya alasannya) Ada PLTAnya," ujarnya.