Jika Kalahkan Erdogan, Kemal Kilicdaroglu Kembalikan Sistem Parlementer Turki

Kemal Kilicdaroglu. Foto: OZAN KOSE / AFP

Kandidat kuat calon presiden dalam pemilu Turki, Kemal Kilicdaroglu, mengatakan jika terpilih dirinya ingin mengembalikan sistem pemerintahan parlementer.

Pesaing utama petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan itu pun yakin, dapat memperoleh dukungan dari partai berkuasa terhadap ambisinya.

Dikutip dari Hurriyet Daily News, hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kilicdaroglu dalam sebuah wawancara di televisi lokal yang disiarkan pada Rabu (26/4), ketika kampanye calon presiden sudah berlangsung.

“Parlemen berikutnya yang akan dibentuk pada polling tanggal 14 Mei akan mengembalikan model pemerintahan Turki kembali ke sistem parlementer,” kata pria berusia 74 tahun itu.

Jika terpilih sebagai presiden, Kilicdaroglu yakin bahwa perwakilan dari partai berkuasa Turki yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini, Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AK), akan turut mendukung ambisinya mengembalikan sistem parlementer.

“Mereka yang mendukung kembali ke sistem parlementer yang diperkuat akan menjadi mayoritas di parlemen. Para wakil Partai AK juga akan mendukung hal ini karena mereka telah melihat bahwa hak mereka untuk berpolitik telah dirampas [karena sistem eksekutif-presidensial yang ada],” jelas Kilicdaroglu.

Kemal Kilicdaroglu. Foto: Yasin AKGUL / AFP

“Mereka mungkin tidak dapat menyuarakan hal ini secara terbuka,” ujar Kilicdaroglu, mengutip percakapan pribadi dengan para deputi AK.

Pernyataan Kilicdaroglu muncul menjelang pelaksanaan putaran pertama pemilu yang akan dimulai besok Minggu (14/5), sementara putaran final akan digelar tepat dua minggu sesudahnya yaitu Minggu, 28 Mei 2023.

Kilicdaroglu merupakan pemimpin partai oposisi sekuler utama di Turki Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP), sekaligus satu-satunya kandidat yang diusung oleh koalisi enam partai oposisi. Koalisi besar yang terdiri dari partai sayap kanan, kiri, dan tengah ini dinamakan Table of Six atau Aliansi Bangsa.

Aliansi Bangsa telah lama menyatakan tujuan utamanya untuk mengembalikan sistem pemerintahan Turki kembali ke parlementer, setelah sempat diubah menjadi eksekutif-presidensial oleh Erdogan pada 2016 ketika kudeta terhadap pemerintahannya kala itu gagal.

Menurut Aliansi Bangsa, sistem pemerintahan presidensial saat ini dianggap tidak berjalan dengan baik di Turki.

Pihaknya mengacu pada kenaikan nilai inflasi dan biaya hidup, penindasan hak-hak asasi manusia yang terjadi saat kudeta, serta masyarakat yang sedang memulihkan diri dari gempa dahsyat pada Februari 2023 lalu yang menelan setidaknya 45 ribu korban jiwa.

Presiden Turki Tayyip Erdogan berkunjung ke wilayah terdampak gempa di Kahramanmaras, Turki, Rabu (8/2/2023). Foto: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/via REUTERS

Untuk mewujudkan tujuannya, Aliansi Bangsa membutuhkan sedikitnya 360 kursi di parlemen guna membawa amandemen konstitusi ke referendum. Dibutuhkan pula 400 kursi untuk mengesahkannya tanpa melalui pemungutan suara publik.

Secara terpisah, dalam wawancaranya Kilicdaroglu menyatakan keyakinannya bahwa Aliansi Bangsa mampu mendapatkan suara mayoritas yang dibutuhkan di parlemen.

“Kami akan memperkenalkan budaya kompromi di antara partai-partai politik. Kami pasti akan berkonsultasi dengan masyarakat sipil selama proses legislasi. Semua peraturan akan dibahas terlebih dahulu di Dewan Ekonomi dan Sosial,” ungkap Kilicdaroglu.

“Kami akan membawa demokrasi yang sesungguhnya ke Turki. Kita berbicara tentang Turki yang benar-benar berbeda,” pungkasnya.

Menurut hasil survei yang dirilis oleh lembaga penelitian KONDA Research and Consultancy pada Kamis (11/5), Erdogan tertinggal sebesar lima persen dari Kilicdaroglu. Erdogan memperoleh dukungan sebesar 43,7 persen, sementara Kilicdaroglu sebanyak 49,3 persen.

Pemilu 2023 di Turki akan menjadi salah satu yang terbesar, lantaran dapat menentukan ke arah mana negara sekutu NATO ini di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, jika Kilicdaroglu terpilih sebagai presiden maka secara langsung akan menggantikan jabatan Erdogan untuk pertama kalinya dalam periode dua puluh tahun.