Jika Reshuffle, Jokowi Dinilai Bakal Banyak Kompromi Politik agar Ekonomi Stabil

Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka sejak Presiden Jokowi beberapa kali melontarkan kemarahan kepada para menterinya. Ancaman reshuffle kabinet juga pernah keluar langsung dari Jokowi dalam rapat terbatas (18/6) lalu.

Politikus senior Golkar Agun Gunandjar menilai, dalam kondisi saat ini reshuffle kabinet memang harus dilakukan. Beberapa indikator perlunya reshuffle kabinet sudah terlihat.

"Indikator dari lemahnya kabinet hari ini, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam COVID-19 itu jelas sekali penyerapan anggaran yang rendah, kami lihat tidak ada koordinasi antara kementerian yang baik. Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, dia tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik," ujar Agun dalam webinar yang digelar Jenggala Center bertajuk, 'Reshuffle atau..., Rabu (5/8).

Agun Gunandjar Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Tidak ada antarmenteri yang satu dan yang lain bekerja secara sinergi, kinerja satu yang lain saling bertabrakan," lanjut Agun.

Dalam konteks Jokowi, Agun menilai sejak awal pemerintahan periode kedua, lebih fokus masalah ekonomi. Sehingga, terkesan Jokowi cuek dengan masalah lain seperti demokrasi atau hukum.

Jika nanti reshuffle kabinet dilakukan, anggota DPR Fraksi Golkar ini menilai, penyusunan menteri baru juga akan memprioritaskan masalah ekonomi. Ia menduga Jokowi akan melakukan kompromi politik dengan tujuan akhir ekonomi bisa stabil.

"Format penyusunan reshuffle yang akan datang Pak Jokowi tidak bisa geser dari masalah kompromi politik, stabilitas politik, yang tujuannya ujung-ujungnya soal ekonomi," jelas dia.

Namun, Agun mengingatkan, masalah lain di luar ekonomi seperti hukum, pendidikan, demokrasi tidak selamanya bisa dinomorduakan. Sebab, hal ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Jokowi.

"Apabila masalah politik, hukum, pendidikan, selama ini selalu dinomorduakan ini bisa jadi umpan balik yang memukul ekonomi saat ini. Bahkan kepercayaan publik bisa melorot. Kami nyatakan, masalah-masalah politik, demokrasi, harus dikedepankan," tutup Agun.