Jimly Asshiddiqie: Presiden 3 Periode Tak Masuk Akal, Semua Partai Punya Capres

25 Juni 2021 14:05 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
clock
Diperbarui 13 Agustus 2021 14:07 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapat saat mengikuti Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
zoom-in-whitePerbesar
Anggota DPD Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapat saat mengikuti Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
ADVERTISEMENT
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode menguat. Dibutuhkan amandemen UUD 1945 jika ingin mewujudkan wacana presiden 3 periode.
ADVERTISEMENT
Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengaku tak percaya dengan wacana Jokowi 3 periode.
"Saya enggak percaya itu isu. Bercanda saja. Karena enggak mungkin. Enggak masuk akal," kata Jimly Asshiddiqie saat dimintai tanggapan, Jumat (25/6).
Bukan tanpa alasan, Jimly lalu membeberkan sejumlah kondisi politik saat ini. Salah satu alasan kuat, mengapa wacana itu tak mungkin, karena 9 parpol yang ada di parlemen saat ini sudah memiliki calon untuk Pilpres 2024.
"Semua partai itu kan sudah punya calon, maka ya tidak mungkin. PDIP sudah punya tokoh, Golkar sudah punya. Jadi, tidak usah dipercaya, tidak usah dijadikan perbincangan, ngabisin waktu," papar eks Ketua MK ini.
Lebih lanjut, Jimly berpendapat, perpanjangan masa jabatan presiden juga terjadi di beberapa negara dunia. Ada yang berhasil, bahkan melampaui masa jabatan menjadi seumur hidup seperti Xi Jinping di China. Namun, tidak sedikit pula yang gagal.
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (tengah) saat memimpin sidang paripurna luar biasa DPD RI ke-1 di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Kegagalan itu bahkan membuahkan kerusuhan hingga berujung konflik berdarah. Ia menyebut wacana ini hanya bakal merusak kualitas demokrasi di sebuah negara.
ADVERTISEMENT
"Ini menurunkan kualitas dan integritas demokrasi, ini merusak," urai senator dapil Jakarta ini.
Pesan Jimly, untuk Indonesia yang masih berjuang meningkatkan kualitas dan integritas, wacana penambahan masa jabatan Presiden terlalu jauh. Sebab, Indonesia masih belum matang berdemokrasi.
"Masih jauh banget. Jadi, terlalu jauh. Jadi kita ini masih belum full demokrasi. Padahal harusnya nomor 3 karena dari segi jumlah. Jadi, ide tiga periode itu merusak. Tapi kalau bicara mungkin tidak, ya tidak mungkin 9 partai sudah punya tokohnya semua," pungkas Jimly.