Jimly: Mekanisme Calon Independen di Pilkada Harusnya Dimanfaatkan Anies

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie saat ditemui wartawan di kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024) Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. menyoroti 41 daerah kan diikuti oleh paslon tunggal pada pilkada serentak November mendatang. Puluhan paslon itu akan melawan kotak kosong.

Ia menyebut, pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK, ada putusan yang memutuskan agar calon tak hanya diusung oleh parpol saja, tapi bisa maju independen.

“Dulu kita sudah buat putusan di MK tahun 2005 menasionalisasi aturan calon independen yang di Aceh itu, nah ini maksudnya untuk mencegah jangan sampai pilkada itu dihegemoni didominasi oleh peran partai, maka ada calon independen,” kata Jimly kepada wartawan usai hadiri acara diskusi anggaran pendidikan di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9).

Anies Baswedan menyampaikan keterangan di kanal Youtubenya. Foto: Youtube/Anies Baswedan

Ia menyebut, seharusnya mekanisme calon independen itu juga dimanfaatkan oleh Anies Baswedan. Anies memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi gagal maju lantaran tidak ada parpol untuk mengusungnya di Pilkada Jakarta.

“Seharusnya mekanisme calon independen ini dimanfaatkan oleh orang-orang kayak Anies Baswedan misalnya, atau oleh calon-calon di daerah yang tidak kebagian dukungan partai,” tuturnya.

Meski begitu, Jimly tak menampik bahwa untuk memenuhi persyaratan calon independen itu memang sulit. Ia berharap ada evaluasi agar aturan tersebut dipermudah.

“Termasuk jadwalnya dibedakan, didahulukan. Nah, ini menurut saya ke depan harus dievaluasi supaya ada fairness antara mekanisme prosedur pendaftaran calon independen maupun partai untuk mencegah jangan ada lagi lawan kotak kosong,” ungkapnya.

Jimly juga menyebutkan bila kotak kosong menang, maka akan timbul permasalahan-permasalahan lain. Sebab, masyarakat tidak menghendaki pasangan calon tunggal yang diusung sehingga harus digantikan oleh penjabat sementara.

“Jalan keluarnya harus ada diatur oleh KPU dan saya rasa itu yang akan dipilih oleh KPU pemilihan ulang, tapi pemilihan ulang itu bukan pemungutan suara ulang, harus pemilihan ulang lagi. Artinya ada pendaftaran baru saya terbuka peluang bagi tokoh tokoh lain untuk pendaftar lain termasuk calon independen,” tutup dia.