JK Anggap Trump Sudah Terapkan Doktrin America First

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuju kantor PBB (Foto: Dok. Media Wapres)

Sikap Pemerintahan Amerika Serikat yang tidak terlalu vokal dalam kasus dugaan pelanggaran HAM oleh militer Myanmar kepada etnis Rohingya, dikomentari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, Amerika Serikat tengah menarik diri dari politik global, khususnya untuk negara yang tidak ada kepentingannya di sana.

JK menduga, doktrin American First yang dilontarkan Presiden Donald Trump merupakan penyebab perubahan sikap dengan pemerintahan sebelumnya. Trump dianggap JK, sedang fokus dengan masalah yang ada di dalam negeri Amerika Serikat.

"America First makin jelas. Bahwa memang AS Trump ini, ingin lebih ke dalam," kata JK dalam sela-sela sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9) waktu setempat.

JK menilai, saat ini Amerika Serikat ingin menyerahkan permasalahan di suatu kawasan diselesaikan secara internal lewat organisasi regionalnya. Semisal pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, Amerika Serikat mendorong penyelesaian dilakukan oleh ASEAN.

"Terkesan (krisis) itu tanggungjawab ASEAN," ujar JK.

Meski tidak merasa keberatan jika masalah Myanmar hanya ditangani oleh ASEAN, JK pun berharap negara besar seperti Amerika Serikat tidak lepas tangan. "Kita sebenernya mengharapkan apa peranan AS untuk perdamaian dunia ini, dan sekarang ini sepertinya ingin menarik diri dari sebelumnya," sebutnya.

Sikap Pemerintah Amerika Serikat saat ini memang berbeda saat menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di luar negeri. Padahal, pada masa Pemerintahan Barack Obama, Negeri Paman Sam cukup reaktif untuk menangani masalah Myanmar.

Semasa negara itu masih sepenuhnya dikuasai junta militer Thein Sein dan menghukum Aung San Suu Kyi dengan tahanan rumah, beberapa kali tekanan dan sanksi ekonomi dijatuhkan oleh AS.

Seperti diberitakan The New York Times, dalam kunjungan Barack Obama ke Yangon pada 2014, dia sempat menyinggung masalah kekerasan atas Rohingya. Meski Obama menyebutkan bisa paham dengan dinamika Myanmar yang baru memasuki fase demokratisasi.