JK Bicara Papua, Singgung Dana Otsus yang Dikorupsi Pejabat Lokal
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, menjelaskan alasan konflik Papua masih terus berlangsung. Papua menuntut kemerdekaan sebab dianggap telah dirampok oleh pemerintah Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah, dulu kita dianggap merampok Papua. Saya suruh kumpul ini siapa yang menjajah? Kita ini sama-sama merdeka, cuma berkumpul dalam negara. Jawa merdeka, Sulawesi merdeka, Papua merdeka. Sama di Aceh juga karena orang Aceh merasa dijajah oleh orang Jawa," ujar JK dalam paparannya di 'Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik' di kampus Fisip Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/4).
JK menjelaskan, pendapatan dari Freeport lebih dari Rp 20 triliun. Pemerintah pun memberikan Rp 35 triliun dari APBN untuk otonomi khusus di Papua. Hal ini menepis anggapan pemerintah merampok Papua, justru memberi subsidi besar ke Papua.
"Pendapatan gas, pendapatan Freeport lebih dari Rp 20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu. Bukan merampok, kita mensubsidi besar. Sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun, tapi anggaran kita Rp 85 triliun, jadi kita subsidi besar-besaran bukan merampok," ucap JK.
ADVERTISEMENT
Pemerintah Papua pun akhirnya menyadari subsidi yang dikeluarkan negara sangat besar. Namun masalahnya, banyak pejabat di Papua yang terjaring pidana korupsi.
"Baru mereka sadar bahwa kita tidak merampok, tapi kita mensubsidi besar. Jadi di Jawa, Sumatera, antarpemerintah per orang setengahnya di Papua, Rp 17 juta per tahun, itu banyak dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima, ini persoalannya," tuturnya.
JK Minta Prabowo-Gibran Selesaikan Konflik Papua
Lebih lanjut, JK meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran dapat menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan dan pengertian.
"Ya konflik itu kita harus selesaikan dengan baik, saling memahami masalahnya. Perlu pendekatan dan pengertian. Seperti yang saya katakan tadi, pandangan-pandangan masyarakat di Papua seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan. Padahal sebenarnya anggaran diberikan ke Papua sekarang ini, Otsus, jauh lebih besar dibanding dengan yang pemerintah (Papua dapat) dari pajak-pajak dan kepentingan masyarakat di Papua," imbuh JK.
ADVERTISEMENT
Mengenai subsidi besar pemerintah ke Otsus di Papua perlu dipahami oleh seluruh masyarakat di Papua.
"Karena itu, ini hanya soal penjelasan yang penting dan dipahami seperti itu. Semua apa yang telah diberikan di Papua dengan Otsus itu, itu lebih karena hanya orang Papua yang bisa jadi gubernur, bupati, secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa, tapi orang Jawa atau orang Sulawesi tidak bisa jadi gubernur (di Papua). Jadi suatu kekhususan yang luar biasa. Kekuasaan politik besar dan ekonomi besar, tinggal caranya kita," ungkap JK.
JK menyarankan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran nanti untuk dapat memberi pemahaman kepada masyarakat Papua apa yang sebenarnya terjadi.
Banyak hal yang dapat diselesaikan soal konflik di Papua, hanya saja besaran kasus korupsi pun cukup banyak sehingga dana besar yang diberikan pemerintah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Papua.
ADVERTISEMENT
"Harusnya ada pendekatan seperti itu, memberikan pemahaman dan juga dengan, yang terjadi sebenarnya. Begitu banyak ruang tapi begitu banyak korupsi juga, ini hal yang harus diatasi, sehingga dana dari yang besar, kemakmuran itu betul-betul dinikmati oleh rakyat banyak tidak hanya kepada elite," pungkasnya.