JK: Konflik SARA Jangan Sampai Ganggu Pilkada Serentak

Jusuf Kalla membuka perdagangan saham 2017 (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Wakil Presiden Republik Indonesia menghadiri penutupan Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Serentak, Selasa (31/1). Saat memberikan pidato penutup, JK meminta agar pilkada serentak tidak menimbulkan gesekan horizontal dalam masyarakat.

"Yang tidak kita inginkan terjadi adalah konflik SARA, kelompok. Tapi, tentu ada daerah yang risikonya tinggi," kata JK saat penutupan Rapat Koordinasi Pemantapan Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (31/1).

Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Jakarta. Menurut dia, kasus dugaan penistaan agama yang terjadi di tengah pilgub memang telah menjadi isu nasional. Tapi, ketika kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, situasinya menjadi lebih tenang.

"Kalau di Jakarta agak berbeda walaupun isunya nasional tapi setelah masuk ke ranah hukum lebih tenang," kata JK.

Wapres juga menyoroti maraknya perkembangan teknologi yang justru membuat suasana pilkada menjadi panas. "Akibat teknologi, terjadi di medsos, hoax, isu demi isu melanda itu yang umumnya terjadi," ujarnya.

Konflik dalam pilkada, kata dia, kini justru berpotensi terjadi setelah masa pencoblosan. JK menilai potensi gesekan selama masa kampanye dan saat pemilu justru kecil.

Ia mendorong aparat penegak hukum untuk selalu siap siaga dalam mengamankan pilkada serentak yang akan digelar pada 15 Februari mendatang. "Jadi Kepolisian, TNI, Kejaksaan harap hati-hati tak hanya tanggal 15 Februari tapi setelah hari pengumuman," ujarnya.

Wapres berharap melalui pilkada serentak, Indonesia dapat menjaga kualitas demokrasi. Menurut dia, proses demokrasi bisa tumbuh jika prosesnya dapat berjalan dengan baik.