JK: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Diatur Orang Pemerintahan & Punya Uang

Jusuf Kalla menghadiri Election Talks di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang hasilnya sedang menunggu pengumuman resmi KPU. Menurut JK, ini merupakan pemilu terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

JK punya pertimbangan sendiri dalam penilaiannya tersebut. Ia mengatakan, pada pemilu kali ini orang yang punya uang dan berkuasalah yang memenangi demokrasi. JK khawatir akan kondisi itu.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55 [Pemilu Indonesia perdana tahun 1955]. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK saat menghadiri Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, Kamis (7/3).

Selain JK, turut hadir dalam acara bertema 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi' ialah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, politikus NasDem Irma Suryani, hingga pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Pengaturan oleh kelompok minoritas ini bisa membawa Indonesia ke era otorianisme seperti di masa lalu.

"Masalahnya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter," kata JK.

Massa aksi menyampaikan pidato orasinya dalam demo Pemakzulan Presiden Jokowi di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

JK menuturkan, penilaian itu tak hanya berasal dari pribadinya sendiri, banyak pihak juga menyampaikan pandangan yang sama seperti dirinya.

"Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," ujar mantan Ketum Golkar yang pernah menjadi wapres Jokowi dan SBY ini.

JK Soroti Operasi Bansos Besar-besaran

Jusuf Kalla lantas kembali menyinggung penyaluran bansos menjelang pemilu. Menurutnya, ini tak dapat dilepaskan dari motif politik untuk mengarahkan suara rakyat.

"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi. Maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," ungkapnya.

Presiden Jokowi (kemeja merah marun) mengunjungi serta membagikan bansos kepada para pedagang di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado, Kamis (19/1/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Siapa pun Pemenang Harus Klarifikasi

JK menilai perlu ada solusi atas sederet permasalahan Pemilu 2024 lewat jalur konstitusi. Ia tak mempermasalahkan siapa pun yang jadi pemenang dalam pemilu kali ini, terpenting menurutnya hasilnya harus sesuai harapan rakyat.

"Apa solusinya? Solusinya, klarifikasi. Siapa pun pemenang, Prabowo atau bagaimana, kita harus dapat kepercayaan rakyat. Harus kita selesaikan konstitusional. Karena kalau tidak konstitusional, diselesaikan di jalanan, mundur lagi," kata JK.

Capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menari setelah menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Apa yang melanggar, mari klarifikasi. Kalau salah, salah; benar katakan benar, supaya tidak terulang. Butuh peranan kita semua kembali ke jalan konstitusi supaya nggak dengan jalan 98, itu terlalu banyak ongkosnya," ujar JK mengingatkan peristiwa 1998 yang memicu lengsernya Soeharto dari kursi presiden yang didudukinya selama 32 tahun.