JK Sebut Pidato SBY Bagian dari Demokrasi

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Wakil Presiden Jusuf Kalla di BEI. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla di BEI. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhyono kemarin menyampaikan pidato politiknya dalam rapimnas dan peringatan HUT Partai Demokrat ke-15. Dalam pidato tersebut, SBY beberapa kali mengkritik pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi dengan santai kritik yang dilontarkan SBY dalam pidato politiknya tersebut. Menurut dia, partai yang berada di luar pemerintahan sudah pasti menyampaikan kritikan pada pemerintah yang berkuasa.

"Partai di luar pemerintahan ya seperti itu. Sama saja, pada zaman SBY mungkin PDIP juga ngomong begitu. Itulah demokrasi," ujar JK seusai menghadiri rapat pembahasan RUU tentang Palang Merah di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/2).

JK mengatakan di dalam politik, sudah menjadi kebiasaan jika partai politik mengemukakan apa yang diharapkan atau yang dirasakan. Hal itulah, kata dia, yang dilakukan oleh SBY. JK menyebut protes, dukungan, serta kritikan merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi di politik.

"Semua namanya politik. Tentu mengemukakan apa yang dirasakan dan diharapkan. Itu wajar saja bahwa ada dukungan, protes, kritikan," tuturnya.

Dalam pidato politiknya kemarin, SBY menyalahkan negara karena masih gagal mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kebhinekaan. Menurut dia, pidato politik ini sebagai sebuah peringatan bagi penyelenggara negara yang belum mewujudkan keadilan, kebebasan, serta kebhinekaan.

"Saya menyalahkan negara dan pemerintah, tidak berarti pemerintah menyimpang, yang saya sampaikan ini sebagai wake up call atau peringatan dini terhadap penyelenggara negara. Kita harus peduli dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa kita," ujarnya di JCC, Senayan, Selasa (7/2).

SBY juga mengkritik pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, mantan Menkopolhukam ini juga menyoroti ketimpangan sosial yang masih terjadi di Indonesia. Menurut dia, kekayaan dan kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.