JK Serukan Solidaritas Kemanusiaan Saat Pandemi Corona dan Ketegasan Pemerintah

Jusuf Kalla di acara PMI Foto: Hafidz Mubarak A./ANTARA

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk bersama-sama memerangi virus corona. Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk berbagai kegiatan dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Seperti kegiatan penyemprotan disinfektan secara massif dan intens yang digalakkan PMI selama 6 bulan belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan JK di sela-sela perayaan HUT ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta selatan. Kamis (17/9).

“Hanya ada 2 cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, (menjaga jarak, memakai Masker, mencuci Tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," ujar Wakil Presiden ke-10 tersebut.

Relawan pemakaman pasien corona di markas PMI Kabupaten Sleman DI Yogyakarta. Foto: Dok. Humas PMI Kabupaten Sleman

Sementara matikan adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan dan hampir 6 bulan relawan PMI bekerja untuk itu. karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan COVID-19 ini," imbuhnya.

Lebih lanjut JK menjelaskan setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp 200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.

Sementara terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, JK berharap ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah dalam mendisiplinkan warga, sehingga PSBB menampakkan hasil yang sesuai harapan.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo meninjau gudang darurat penanganan corona di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menurutnya, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat, seperti upaya yang dilakukan berbagai negara dalam menurunkan jumlah penularan COVID-19.

"Karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disiplin. Itu belajar dari negara-negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran COVID-19, yaitu membangun kedisiplinan,” tegasnya.

Pada moment perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual ini, JK juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta, yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI. Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan pengelolaan darah.

----------------------------------

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona