JK Tuding Vanuatu Ganggu Kedaulatan RI di Papua

Pidato Jusuf Kalla saat Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. (Foto: Ananda Teresia/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, menyampaikan pernyataan sikap terkait kedaulatan Indonesia. Ia meminta seluruh negara menghormati kedualatan wilayah teritori RI.

Sikap tersebut disampaikan JK di depan pemimpin dunia yang menghadiri UNGA karena ada sebuah negara yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Indonesia melihat adanya upaya dari satu negara untuk mendukung atau bahkan yang lebih parah, menjadi bagian dari gerakan separatis," ujar JK, Kamis (28/9).

"Sikap seperti ini tak memiliki tempat di sistem PBB. Sebuah sikap yang jelas-jelas melanggar prinsip yang dianut PBB," lanjut JK.

JK menegaskan, Indonesia selalu menghormati kedaulatan negara lain. Ia berharap negara-negara dunia juga melakukan hal serupa. Jika tidak, Indonesia tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas.

"Ketika sikap ini terus berlanjut, Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia tidak akan membiarkan satu negara pun mengganggu kesatuan teritorial kami," ujarnya.

"Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya. Saya ulangi: akan mempertahankan kesatuan teritorialnya," tegas JK.

Usai menyampaikan pidato kepada para jurnalis Indonesia di New York, JK mengungkap negara yang dimaksud mengganggu kedualatan Indonesia di Papua adalah Vanuatu.

Menurut dia, negara ini seringkali memunculkan isu yang tidak benar soal Indonesia. Khususnya terkait Papua.

Suasana saat Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. (Foto: Ananda Teresia/kumparan)

"Vanuatu itu selalu memunculkan isu yang tidak benar mengenai pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya keputusan penggabungan Papua ke Indonesia," jelas JK.

Wapres mengaku heran dengan sikap Vanuatu ini. Sebab, negara ini bicara soal isu pelanggaran HAM di Papua dan mengkritik Indonesia habis-habisan di forum PBB. Padahal, keputusan soal Papua merupakan salah satu resolusi dari PBB.

"Maka itu kita tegas, sekali lagi ada itu, maka kita punya suatu cara untuk melawan itu," tutup JK.