JK: Yang Ingin Presiden 3 Periode Langgar Cita-cita Utama Reformasi

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla. Foto: Dok. DMI

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbicara mengenai periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di seminar kebangsaan dalam rangkaian Rakernas NasDem. JK mengulas sejarah Indonesia pun di berbagai dunia soal masa jabatan presiden.

“Kalau kita bicara 45, Bung Karno, dia jadi presiden 22 tahun. Kedua, Pak Harto 32 tahun. Sejak Tahun 1967-1998. Sangat kita sesalkan kedua presiden itu jatuh karena didemo masyarakat,” ujar JK di JCC, Senayan, Kamis (16/6).

Dari kedua peristiwa itu, kata JK, Indonesia belajar bahwa krisis politik dan ekonomi menyebabkan pemerintahan jatuh. Ketika krisis ekonomi dan politik terjadi bersamaan, maka dibutuhkan perubahan.

Setelah Soeharto jatuh, Indonesia masuk era perubahan atau era reformasi. Semangat reformasi, kata JK, sama dengan semangat restorasi yang digaungkan NasDem.

“Itu reformasi, sama dengan restorasi. Tekad NasDem restorasi sama dengan reformasi, reform. Restorasi juga mengubah,” beber JK.

JK melanjutkan di era reformasi, Habibi hanya menjabat 1,5 tahun sebagai presiden. Setelah itu, Abdurrachman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden dan dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri.

Di era reformasi itulah, MPR memutuskan membatasi masa jabatan presiden maksimal 10 tahun atau dua periode.

“Masa jabatan presiden itu utama. Jadi kalau ada yang ingin 3 periode, langgar cita-cita utama. Karena itu (reformasi di MPR) adalah rumah cita-cita utama. Karena yang waktu itu harus diubah hanya satu (poin). Saya waktu itu MPR. Yang lain tidak perlu, tetapi waktu itu jadi banyak diubah. Mulailah pemilu. Jadi yang diubah batasannya dan pelaksanaannya, 2 kali 5 tahun dan dipilih rakyat bukan MPR. Itu sebenarnya hasil,” ungkap JK.

Mahasiswa berunjuk rasa terkait reformasi, di Gedung DPR RI pada Tahun 1998. Foto: Dok. Muhammad Firman Hidayatullah

Setelah era reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono dan dirinya terpilih dalam sebuah pemilu langsung. JK menyoroti Indonesia sudah mencoba berbagai sistem dalam 70 tahun terakhir. Dalam 70 tahun terakhir, sistem presidensial terbukti yang paling efektif.

Ke depan, JK menyebut Indonesia harus memastikan terjadinya keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebab, tujuan bernegara adalah agar masyarakat adil dan makmur.

“Artinya keadilan ekonomi dan politik. Selama 70 tahun kita merdeka konflik besar karena ketidakadilan. Daerah, ekonomi, politik, ketidakadilan wilayah. Jadi keadilan harus jadi tujuan semua,” sebut JK.

Sehingga, kata JK, pemimpin bangsa ke depan harus paham soal berbagai masalah bangsa. Mulai dari menciptakan keadilan, ekonomi serta bagaimana memajukan bangsa.

“Juga teknologi tanpa itu kita ketinggalan. Lalu masalah krisis dunia. Itu yang harus jadi bagian ke depan. Mudah-mudahan dalam rakernas dapat beri solusi sehingga kita dapat pemimpin baik dari pengetahuan, pengalaman, kemampuan ciptakan negara adil makmur,” harap JK.