JK: Yang Menentukan Capres 2024 Partai Menengah, Bukan Partai Besar

Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menjadi pembicara dalam acara diskusi di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengomentari soal situasi politik jelang Pemilu 2024. Menurut JK, dalam menentukan koalisi nanti, bukan partai besar yang mengambil peranan besar, melainkan partai menengah.

"Justru saya katakan yang mengambil peranan nanti bukan partai besar tapi partai menengah. Karena dia walaupun partai yang mendekati atau melewati 20%, dia butuh sistem pasangan yang cukup dan suatu partai yang bisa mencukupi," kata JK dalam pernyataannya di Seminar Kebangsaan NasDem, Jakarta, Kamis (16/6).

Dengan demikian, menurut JK, koalisi di 2024 bukan ditentukan dari siapa calon yang akan diusung.

"Karena itu peranan partai menengah itu sangat penting dalam koalisi ini. Ini akan menentukan itu siapa yang jadi calon itu bukan partai besar tapi partai menengah. Karena tidak mungkin, tapi mungkin saja di bawah 20% dia menentukan. Itu pengalaman kita dalam partai-partai," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi senior Golkar ini mengatakan tahun politik akan menjadi tahun yang romantis, khususnya dalam tahun ini. Ia menyebut, keromantisan akan terjadi karena mereka partai dan kandidat yang tertarik maju Pilpres 2024 sedang mencari pasangan.

"Kenapa saya katakan romantis, karena sama dengan orang pacaran, mencari pasangan yang cocok yang memenuhi syarat, dan ini lobi, cari pasangan. Jadi ini tahun mencari pasangan. Begitulah suasana politik kita. Kadang-kadang romantis, kadang-kadang keras, kadang-kadang terpilih. Tapi ujungnya tentu siapa yang terbaik yang terpilih," ungkapnya.

Namun di satu sisi, JK mengakui tidak mudah tahun politik menjadi tahun romantis. Apalagi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

"Faktor pasangan, faktor partai, dan juga faktor elektabilitas. Tiga faktor ini harus jadi satu. Ini suasana yang paling sulit saya kira keadaannya. Bukan kampanyenya yang sulit. Ini yang paling rumit karena rumitnya politik kita," tuturnya.

Salah satu kerumitan yang terjadi adalah tingginya ambang batas pencalonan di angka 20%. Angka tersebut mungkin mudah bagi partai yang memiliki suara banyak, namun tidak bagi partai menengah.

"Yang punya elektabilitas tinggi tapi tidak ada partainya. Bagaimana menggabungkan dua hal ini. Elektabilitas tinggi partainya cukup. Inilah peranan," pungkasnya.