JKN-KIS, Solusi Jaminan Kesehatan Jangka Pendek dan Panjang
·waktu baca 2 menit
PerbesarJKN-KIS menjadi solusi jaminan kesehatan semua masyarakat Indonesia dalam jangka pendek maupun panjang. Hal itu diungkapkan anggota komisi XI DPR RI, Sy. Anas Thahir, saat menghadiri kegiatan sosialisasi program JKN-KIS di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada senin (21/6).
Anas berpendapat biaya kesehatan sangatlah mahal jika kita tidak memiliki jaminan untuk ke depannya. Sehingga, JKN-KIS adalah solusi untuk bisa mengatasi itu semua. Ia menceritakan kisah saudaranya yang harus menghabiskan ratusan juta untuk penyembuhan penyakitnya.
“Artinya, biaya makan 10 tahun bisa jadi habis untuk membayar biaya pengobatan yang jumlahnya ratusan juta dalam waktu satu atau dua hari jika tidak memiliki jaminan kesehatan,” ujar Anas dikutip dari siaran pers BPJS Kesehatan, Senin (28/6).
Menurutnya, arti kalimat “dengan gotong royong semua tertolong” terus menjadi semangat pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk menjadikan JKN-KIS menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika yang sehat menolong yang sakit, semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan semua masyarakat.
“Dengan sistem gotong royong atau tanggung renteng ini, kita harapakan bisa dipakai untuk membiayai semuanya yang sakit, artinya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS ini bisa dijamin kesehatannya,” ungkapnya.
Anas kemudian menyoroti Universal Health Coverage (UHC) sebagai harapan dan menjadi tantangan untuk ke depannya. Selain tercapainya UHC, ia mendorong pelayanan untuk peserta JKN-KIS harus tetap diutamakan dan harus menjadi fokus agar masyarakat bisa puas dan jauh dari stigma negatif terhadap pelayanan di lapangan.
“Saya berharap, Universal Health Coverage (UHC) bisa segera kita capai agar semuanya benar-benar terjamin kesehatannya. Kualitas pelayanan juga harus kita monitoring baik di fasilitas tingkat satu maupun tingkat lanjut. Hal itu agar masyarakat bisa puas dengan pelayanan yang diberikan,” tambah Anas.
Anas akan berupaya dan bekerja keras dengan anggota Komisi IX lainnya untuk keberlangsungan program JKN-KIS.
“Program JKN-KIS ini harus tetap berjalan dan yang pasti harus tetap kita kawal demi terjaminnya kesehatan semua masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Di waktu yang sama, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Kantor Cabang Banyuwangi, Lalu Kahar Kusman, mengungkapkan, pelayanan untuk peserta adalah prioritas utama, sehingga tidak ada yang harus dibeda-bedakan.
Selain itu, dengan adanya petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di rumah sakit, diharapkan bisa membantu peserta yang membutuhkan informasi terkait pelayanan.
“Kami melayani peserta JKN-KIS dengan setulus hati dan kami tetap pada prinsip kami yaitu tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya,” ungkap Lalu.