Johan Budi Cecar Komnas HAM & LPSK: Jangan Pilih-pilih Kasus, Contoh Sambo

Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM di gedung Ruang Rapat Komisi III, Jakarta, Senin (22/8). Foto: Zamachsyari/kumparan

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama KPK, Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan, pada Rabu (30/8) di gedung DPR, Jakarta. Agenda utama rapat adalah membahas anggaran.

Namun, Komnas HAM dan LPSK juga mendapat sorotan dari Komisi III karena dianggap pilih-pilih kasus.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Johan Budi, menyinggung Komnas HAM dan LPSK yang terkesan hanya muncul di momen-momen tertentu.

Mantan Jubir KPK dan Jubir Istana yang menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan Johan Budi (tengah) melambaikan tangan usai mengikuti Sidang Paripurna MPR ke-2 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

Johan lantas mengungkit kasus ada kasus siswi diperkosa oleh gurunya. Namun Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK tidak terlihat. Begitu juga dengan kasus penganiayaan yang melibatkan oknum Paspampres terhadap warga Aceh hingga tewas. Tidak ada kehadiran Komnas HAM dan LPSK.

"Saya enggak mendengar Komnas HAM, LPSK ada di sana, yang anak-anak minta visum, anak-anak diperkosa guru, saya enggak lihat itu ada Komnas HAM, LPSK," kata Johan yang pernah menjadi jurnalis ini.

"Kejadian baru-baru ini, warga dipukuli oknum Paspampres saya enggak melihat dan mendengar dan melihat ada Komnas HAM, LPSK di sana, apa itu bukan jangkauan kerja Komnas HAM dan LPSK?" tanya eks jubir KPK ini.

Tiga anggota TNI tersangka penculikan Imam Masykur hingga tewas, dari kiri ke kanan: Praka J, Praka Riswandi Manik, Praka HS Foto: TNI AD

Johan menyayangkan absennya Komnas HAM dan LPSK dalam kasus-kasus seperti itu. Jangan sampai lembaga ini hanya muncul di kasus yang menyorot perhatian publik.

"Saya kira kalau dilihat dari track record, kasus Sambo misal, LPSK muncul terus, Komnas HAM muncul terus, kenapa kok kasus-kasus ini saya tidak melihat apa skala prioritas Komnas HAM, LPSK?" kata Johan.

"Jangan hanya berdiri di kasus yang ramai diberitakan media, tapi ada kasus yang enggak diekspos media dalam penegakan HAM, perlakukan terhadap korban saksi itu sangat miris kita melihatnya. Tolong Komnas HAM, LPSK kalau terjun tangani kasus, jangan memilih yang ramai diberikan tapi event tertentu yang menyedot rasa kemanusiaan tak ada Komnas HAM, LPSK," kata Johan.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (7/2/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III dari PKS, Habib Aboe Al-Habsy. Habib mengatakan, Komnas HAM harus berani dan tidak takut dengan pemerintah termasuk TNI-Polri.

"Kalau takut, jangan jadi Komnas HAM, masalah anggaran kita bisa bicarakan dan dukungan," tutur Sekjen PKS itu.