Jokowi Akan Kirim Jenderal ke Myanmar untuk Bantu Transisi Demokrasi

Presiden Joko Widodo saat hadiri ASEAN-US Working Lunch dengan Wapres AS Kamala Harris, di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, AS, Jumat (13/5/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah Indonesia berencana mengirim seorang jenderal ke Myanmar. Ia akan ditugaskan untuk berbicara dengan penguasa junta militer Myanmar.

Diharapkan jenderal tersebut dapat berbagai pengalaman dengan Myanmar, bagaimana Indonesia bisa sukses dalam menjalani transisi demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat diwawancarai kantor berita Reuters seperti dikutip pada Jumat (3/2). Pada sepanjang 2023 ini Indonesia memegang presidensi ASEAN. Myanmar juga menjadi anggota organisasi regional ini.

Tentara militer junta Myanmar berparade di Naypyidaw, Myanmar, Sabtu (12/2/2022). Foto: Stringer/AFP

"Ini adalah soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di Indonesia, situasi dulu sama," kata Jokowi.

"Pengalaman ini bisa dibahas, bagaimana Indonesia memulai demokrasi," sambung dia.

Reuters tidak mengungkap siapa jenderal yang akan ditugaskan Jokowi ke Negeri 1.000 Pagoda.

Presiden Joko Widodo (kanan) bertemu State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand. Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Indonesia pernah diperintah oleh militer saat pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Soeharto lengser akibat demo dan krisis ekonomi pada 1998.

Sedangkan Myanmar mulai diperintah militer pada 1962 dan mulai membuka diri pada 2011.

Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang pemilu. Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer.

Kudeta Suu Kyi berujung krisis berkepanjangan yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.

Negara-negara Barat kemudian menjatuhkan sanksi untuk Myanmar. Sedangkan ASEAN menggelar pertemuan khusus di Jakarta menghasilkan lima poin rekomendasi penyelesaian krisis yang belum dijalankan junta militer Myanmar.