Jokowi Bakal Bagikan Sembako Senilai Rp 600 Ribu Per Keluarga Selama 3 Bulan

kumparanNEWSverified-green

comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Dirut Bulog, Budi Waseso, meninjau beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Dirut Bulog, Budi Waseso, meninjau beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Pemerintah sudah mengumumkan beberapa program Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat kelas bawah untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah virus corona. Selain program yang sudah diumumkan, Presiden Jokowi juga akan memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat kelas bawah di Jabodetabek.

Hal ini disampaikan Mensos Juliari Batubara usai rapat terbatas mengenai efektivitas bansos di tengah pandemi corona. Juliari mengatakan, sembako akan diberikan pada masyarakat khusus dari Presiden Jokowi selama 3 bulan berturut-turut, dimulai bulan April.

"Kami akan memberikan bansos khusus Presiden berupa sembako, dengan durasi selama tiga bulan, yang akan kami mulai dalam waktu dua minggu dari sekarang," kata Juliari dalam konferensi persnya secara virtual, Selasa (7/4).

Jaring Pengaman Sosial ala Jokowi. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan

Juliari tidak merinci akan ada berapa keluarga yang menerima sembako ini. Namun, ia menjelaskan per keluarga akan mendapat sembako senilai Rp 600 ribu per bulan.

"Kami siapkan, yaitu indeksnya adalah Rp 600 ribu per keluarga untuk wilayah-wilayah tersebut," ujarnya.

"Jadi saya ulangi akan ada bansos khusus dari Presiden untuk Jabodetabek, yaitu berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu per-keluarga," tambahnya.

Menteri Sosial Juliari P Batubara di BNPB. Foto: Dok. Kemensos.

Kemensos sudah mengantongi data soal siapa saja penerima sembako dari Presiden Jokowi ini. Namun, data masih akan disesuaikan dengan data Pemda masing-masing daerah.

Hal ini diperlukan agar bantuan ini tepat sasaran.

"Data yang kami gunakan adalah keluarga yang ada di dalam data terpadu kami. Ditambah tentunya masukan data-data dari pemda," ujarnya.

"Kami sudah megang data masukan dari DKI, baru kemarin kami terima," tutup Juliari.

=======