Jokowi Beberkan Kontribusi Indonesia Hadapi Darurat Energi dan Iklim di MEF 2021

Presiden Joko Widodo mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021. Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menjadi satu dari sepuluh kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat, 17 September 2021. Jokowi ikuti forum tersebut dari Istana Bogor.

Selain 10 kepala negara, ada juga presiden dari Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Sekjen PBB yang turut ikuti acara tersebut.

Pertemuan Major Economies Forum (MEF) bertujuan untuk menggalang kerja sama negara-negara utama untuk langkah-langkah konkret yang ambisius untuk mewujudkan ambisi ataupun target dari pertemuan Conference of Parties (COP26) di Glasgow bulan November mendatang.

Secara spesifik, memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat celsius. Fokus utama dalam acara tersebut adalah komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim.

Secara khusus, sesuai dengan fokus dari pertemuan malam tersebut, adalah terkait dengan transisi ke energi baru dan terbarukan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Adapun yang disampaikan oleh Jokowi terkait dengan tantangan menghadapi situasi sulit dalam sejumlah sektor termasuk energi dan iklim. Dia mengatakan, tantangan tersebut tidak bisa ditangani oleh satu negara saja, melainkan butuh aksi bersama dalam skala global.

"Kredibilitas, khususnya aksi konkret, sangat krusial," ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi darurat itu. Dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau pada bulan Agustus lalu.

"Untuk mewujudkan transformasi ini, kami telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan, mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan biofuels, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik," tuturnya.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia telah menargetkan netral karbon (Net Zero) pada tahun 2060 dengan kawasan percontohan yang masih terus dikembangkan.

"Termasuk pembangunan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare, terbesar di dunia, di Kalimantan Utara," ungkap Jokowi.

Terkait transisi energi, Jokowi menuturkan bahwa kemitraan global sangat diperlukan karena transisi energi bagi negara berkembang membutuhkan pembiayaan dan teknologi yang terjangkau.

"Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi carbon, capture, and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon Indonesia," imbuhnya.

Terakhir, ia menyampaikan dukungannya terhadap Global Methane Pledge atau ikrar aksi bersama yang bertujuan mengurangi 30 persen emisi metana global pada tahun 2030.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri atas) mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual. Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi menyebut, Global Methane Pledge dapat menjadi momentum penguatan kemitraan dalam mendukung kapasitas negara berkembang.

"Bersama Amerika Serikat dan 45 negara lainnya, Indonesia juga telah bergabung dalam Global Methane Initiative. Pengurangan emisi metana telah masuk dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia," tandasnya.