Jokowi Buka-bukaan soal Revisi UU KPK 2019: Inisiatif DPR, Bukan dari Hati Saya

Jokowi saat diwawancara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Foto: kumparan

Presiden ke-7 RI Jokowi disorot dan dikritik tajam masyarakat ketika pemerintah merevisi Undang-undang KPK pada 2019. UU KPK direvisi di periode keduanya sebagai Presiden.

Revisi UU KPK dinilai telah melemahkan KPK. Sebab KPK tidak lagi independen karena antara lain adanya Dewan Pengawas hingga status pegawai KPK yang menjadi PNS dan harus melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Jokowi disebut jadi otak yang mendorong revisi UU KPK.

Revisi UU KPK ini memicu kemarahan publik. Bahkan demo besar yang berakhir ricuh terjadi di depan Gedung DPR dan beberapa daerah di Indonesia. Massa menolak RUU KPK.

Massa mahasiswa memblokade Tol Dalam Kota saat berunjuk rasa menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP di depan kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Massa mahasiswa memblokade jalan tol dalam kota dalam kericuhan saat unjuk rasa di depan kompleks Parlemen di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Setelah kini tidak menjabat, Jokowi buka-bukaan terkait alasan duduk perkara RUU KPK. Ia menyebut, Revisi UU KPK sudah mulai diajukan di DPR sejak 2015 atau ketika awal periode dirinya menjadi presiden.

"Gini ya supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan, coba dilihat dari 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke Prolegnas," kata Jokowi kepada wartawan di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

Jokowi bilang, ketika itu tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang membuat Revisi UU KPK tidak dilanjutkan. Meski begitu, hingga 2018, Jokowi mengatakan, upaya untuk merevisi UU KPK tetap dilakukan.

"Coba dilihat lagi dan saat itu tidak terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu tetapi tetap juga tidak terjadi," kata Jokowi.

Eks Gubernur Jakarta ini menjelaskan, kesepakatan UU KPK direvisi baru terjadi pada 2019. Ia menyebut, seluruh fraksi di DPR setuju agar RUU KPK masuk Prolegnas.

"Baru tahun 2019 masuk Prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju sampai pada akhirnya dibahas dan digetok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR," jelas dia.

Jokowi saat diwawancara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Foto: kumparan

Alasan Jokowi Keluarkan Surpres RUU KPK

Sebenarnya, jika Jokowi tidak mengeluarkan surat presiden, Revisi UU KPK bisa saja tidak terlaksana di DPR. Namun, Jokowi kala itu, tetap mengeluarkan Surpres RUU KPK.

Jokowi memberikan penjelasan mengapa dirinya mengeluarkan Surpres RUU KPK. Ia menyebut, jika tidak mengeluarkan Surpres RUU KPK, dirinya akan kesulitan karena ada masalah di legislatif. Ia pun menyebut, dari hati kecilnya, ia tidak mau UU KPK direvisi.

"Ya Surpresnya itu kan itu kalau sudah semua Fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya Presiden kalau tidak, musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu," kata Jokowi.

"Tapi bukan dari sini," tambah Jokowi seraya menunjuk dadanya.

Presiden Joko Widodo terima Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK 2019-2023 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/12). Foto: Kevin S Kurnianto/kumparan

Jokowi membantah isu dirinya memaksa fraksi-fraksi di DPR buat merevisi UU KPK. Sebagai bukti, Jokowi bilang, dirinya tidak menandatangani UU KPK setelah disahkan di rapat paripurna DPR.

"Bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu tolong dilihat itu, dicek ada beritanya semua. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangani, coba dilihat lagi ya. Tapi kan aturannya tetap, setelah 30 hari bisa berlaku, sudah itu aja," kata Jokowi.