Jokowi di KTT AIS Bali : Ancaman Perubahan Iklim Sangat Nyata

Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (11/10/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi mengungkapkan ancaman perubahan iklim saat ini sangat nyata. Hal ini memicu terjadinya kenaikan permukaan laut dan pencemaran laut bahkan kedaulatan suatu wilayah negara.

Hal ini disampaikan Jokowi usai memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum 2023 Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (11/10).

"Sudah sering saya katakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Ancaman perubahan iklim sangat nyata," katanya saat jumpa pers.

"Kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah dan limbah semakin terasa dampaknya dan mengancam tidak hanya bagi keberlangsungan laut tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara," sambungnya.

Jokowi menuturkan, pelaksanaan KTT AIS ini merupakan salah satu komitmen Indonesia menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan, terutama dalam menghadapi masalah krisis iklim.

Indonesia mengajak negara kepulauan dan berkembang berkolaborasi mendapatkan hak pembangunan terutama ekonomi biru yang sama bagi setiap negara-negara kepulauan

Menurutnya, potensi ekonomi biru di negara-negara kepulauan perlu dimanfaatkan sebagai pilar kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu kerja sama yang dilakukan penting untuk digerakkan berdasarkan prinsip bahwa laut harus jadi sumber kehidupan yang berkelanjutan dan berkeadilan," katanya.

Presiden Jokowi (kedua kanan) menyampaikan sambutannya pada KTT AIS Forum 2023 di Nusa Dua, Bali, Rabu (11/10/2023). Foto: Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO

Indonesia menyiapkan dana hibah bagi negara kepulauan dan negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru dan tata kelola laut berkelanjutan.

Jokowi tak menyebut sumber atau nilai dana hibah itu. Namun, dana hibah ini nantinya dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa, pendanaan riset bersama, pengembangan AIS Blue Startup, pelatihan digitalisasi UMKM dan Pengembangan pendanaan inovatif.

"Selain itu, juga berikan manfaat strategis terkait dengan penghitungan karbon laut, dan pelestarian hutan bakau," katanya.

KTT AIS Hasilkan 4 Kesepakatan Ekonomi Biru

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari mengungkapkan ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan KTT AIS Forum menuju ekonomi biru. Kesepakatan ini tertuang dalam deklarasi Solidarity of The Archipelagic and Island States Forum, yaitu:.

Presiden Jokowi memimpin Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum 2023 Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (11/10/2023). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Pertama, membentuk organisasi internasional. Nantinya, para menteri atau perwakilan negara akan membahas potensi ekonomi biru.

Kedua, memprioritaskan kerja sama pada sektor migitasi, perubahan iklim dan ekonomi biru.

Ketiga, melaksanakan kolaborasi mengatasi sampah laut dan terakhir berkolaborasi menuju tata kelola laut yang baik.

"Ekonomi biru dan ecotourism menjadi prioritas pertemuan ini," kata Retno.

Peserta KTT AIS

Ada 21 delegasi negara/organisasi yang hadir dalam KTT AIS Forum 2023 di Bali. Tercatat lima pimpinan tertinggi negara hadir langsung, yaitu Presiden Micronesia Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri (PM) Sao Tome warna, Presiden Mikronesia H.E Wesley W. Simia, Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi dan Perdana Tuvalu Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano

Delapan negara mengirimkan menterinya, yaitu Maladewa, Marshall Islands, Palau Seychelles, Singapura, Solomon Islands, Sri Lanka, Papua Nugini. Sementara Fiji dan Tonga mengirimkan Deputi Perdana Menteri.

Sebanyak tiga negara mengirimkan pejabat setingkat Wakil Menteri atau Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal, yaitu Cabo Verde, Selandia Baru, dan Madagaskar. Kemudian 11 negara mengutus Duta Besar, yaitu Irlandia, Jepang, Siprus, Samoa, Malta, Inggris, Saint Lucia, Cook Island, Filipina, Suriname, dan Bahrain.

Sementara empat organisasi internasional yang mengirimkan perwakilannya adalah Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP).