Jokowi Diminta Beri Penghargaan Kemanusiaan untuk Tokoh Papua

Dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD meminta tak ada lagi kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai suku tertentu, dan bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Mahfud merespons soal kerusuhan di Manokwari, Fakfak, dan daerah lainnya, dan meminta seluruh pihak untuk menahan diri.

"Kalau Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi. Indonesia rugi, Papua rugi," ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, Kamis (22/8).

Mahfud yakin kesalahpahaman ini dapat segera diakhiri, tanpa perlu menyinggung hal-hal yang sangat prinsip. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tokoh masyarakat juga sudah sepakat kepada persatuan dan kesatuan bangsa.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, sepakat dengan pernyataan Mahfud bahwa semua orang akan dirugikan jika Indonesia terpecah. Terlebih, akan semakin rugi jika keinginan sejumlah pihak yang ingin memerdekakan diri, seperti yang muncul di Papua.

"Kalau siapa yang rugi, bangsa Indonesia rugi dan juga sebagian besar warga Papua yang tidak setuju dengan kemerdekaan. Karena tidak mudah bangun negara," ungkap Ismail kepada kumparan, Kamis (22/8) malam.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani. Foto: Ferry Fadhlurrahman/kumparan

Menurutnya, aspirasi merdeka di Papua tak harus selalu ditafsirkan sebagai memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, keputusan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI sudah dianggap final oleh pemerintah Indonesia.

"Intinya kita dorong pemerintah berdialog yang representatif dan setara, untuk mencari titik temu yang berkeadilan. Model penyelesaian konflik Aceh bisa ditiru," tuturnya.

Presiden Joko Widodo berencana mengunjungi Papua pada awal September untuk menindaklanjuti penanganan konflik di sana. Tak hanya itu, Jokowi juga mengundang sejumlah tokoh Papua dan Papua Barat ke Istana untuk berdialog terkait kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Ismail berharap Jokowi bisa mengedepankan semua pihak terkait untuk berdialog dan membangun sikap saling percaya. Salah satunya bisa dengan melakukan gencatan senjata.

"Paradigma dialog adalah human security, artinya keamanan manusia diletakkan sebagai dasar latar belakang dialog. Letakkan mereka sebagai subjek, bukan objek. Dengarkan mereka dan beri penghargaan atas kemanusiaannya," ujar Ismail.

Sebelumnya, SETARA Institute juga mendorong Jokowi untuk membentuk utusan khusus presiden (special envoy) ke Papua untuk membuka penanganan berbasis kemanusiaan.

"Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan mengutus Utusan Khusus Presiden (special envoy) ke Papua, untuk membangun komunikasi konstruktif membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua," ungkap Ismail dalam keterangannya.

"Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM), sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.