Jokowi Diminta Copot Menteri yang Masih Dorong Penundaan Pemilu

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi bicara tegas dalam sidang rapat paripurna Selasa (5/4) kemarin, agar para menteri menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Presiden meminta menteri lebih fokus pada penyelesaian masalah dan situasi sulit yang dihadapi masyarakat. Pengamat politik Adi Prayitno menilai sikap presiden kali ini sudah lebih maju.

"Ini merupakan langkah Presiden untuk mengamputasi spekulasi liar soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode," tegas Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (6/4).

Namun, menurutnya, sikap Jokowi tidak cukup sampai di situ. Presiden Jokowi perlu tegas untuk menindaklanjuti menteri yang masih mendorong penundaan pemilu setelah ini.

"Akan semakin mantap jika Jokowi mengancam memberhentikan menterinya yang ngeyel bergerilya kampanye penundaan pemilu dan jabatan 3 periode. Biar publik 1.000 persen yakin bahwa Jokowi marah dengan ulah pembantunya itu,"

- Adi Prayitno.

Dia menyebut isu penundaan pemilu dan jabatan 3 periode menuai polemik dan respon negatif dari publik, juga bikin Jokowi tak populer. Karena itu sikap tegas Jokowi saat ini bisa jadi teguran pada menteri yang sejak awal mendorong penundaan pemilu dengan dalih aspirasi.

"Jelas itu teguran bagi menteri yang kebijakannya bikin gaduh dan tak pro rakyat. Misalnya menteri yang urus minyak goreng, harga melangit pertamax, dan menteri yang sibuk urus penundaan pemilu. Tanpa sebut nama pun sentilan presiden itu sudah mengarah," tutupnya.

Reporter: Cita Auliana