Jokowi Dinilai Harus Konsisten, Copot Menteri yang Tetap Dorong 3 Periode

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut pernyataan Jokowi soal penolakan rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sudah cukup jelas.

Dalam sepekan, Jokowi sudah dua kali memberikan pernyataan terkait penolakan perpanjangan jabatan. Pertama kepada para menteri dan jajarannya, dan yang kedua, lewat pengumuman sebelum rapat persiapan pemilu 2024. Sehingga, menurut Yunarto, dari sisi komunikasi, pernyataan Jokowi sekarang sudah cukup tegas.

"Dari statement (soal tolak penundaan pemilu) sudah clear, bahasa simboliknya ada rapat persiapan pemilu 2024, dan pelantikan anggota KPU dan Bawaslu," tuturnya kepada kumparan, Senin (11/4).

Jokowi pun diminta konsisten dengan memberikan sanksi tegas kepada menteri dan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju yang masih mendorong 3 periode jabatan presiden.

"Tapi untuk membuktikan bahwa Jokowi konsisten, harus tegas menegur dan mencopot menteri-menteri yang dorong 3 periode," tegasnya.

Yunarto menambahkan, pengawasan juga harus ditujukan kepada para pemangku kebijakan di lembaga legislatif. Yaitu, MPR, DPR dan DPD sebagai otoritas yang dapat melakukan amandemen UUD 1945.

Beberapa polisi mulai bersiaga di balik gerbang gedung DPR RI pada Senin (11/4). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

"Karena tanpa persetujuan Jokowi pun mereka bisa saja melakukan itu, yang harus diingat kalau perpanjangan itu terjadi, yang menikmati tidak hanya presiden dan kabinet tapi anggota DPR dan DPD juga akan menikmati," tuturnya.

"Sehingga sudah benar para massa demonstrasi bergerak pindah dari Istana ke DPR karena di sana bola panas bergulir. Apakah statement Jokowi bisa diteruskan DPR dan DPD untuk memastikan tidak ada lagi wacana ini," tandasnya.