Jokowi Disebut Intervensi Kasus e-KTP Setnov, Istana Belum Ambil Langkah Hukum

Presiden Jokowi menghadiri KTT G77 and China di Dubai. Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi sempat meminta menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Intervensi itu muncul saat dia dipanggil sendirian ke Istana Negara lewat jalur masjid, tidak melalui ruang wartawan.

Belakangan, Jokowi membantah pernah memanggil Agus Rahardjo ke Istana dan memintanya menghentikan kasus e-KTP Setnov alias SP3.

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi sudah jelas. Ari juga menegaskan, sampai saat ini Istana belum akan mengambil langkah hukum terkait pernyataan Agus Rahardjo.

"Sampai saat ini belum ada (langkah hukum)," kata Ari di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (6/12).

Ari mengatakan, isu ini menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mengambil informasi secara sepihak.

"Dan itu sudah kemarin disampaikan secara jelas oleh Bapak Presiden. Apa yang beliau sampaikan itu menurut saya sesuatu yang sudah clear," tegasnya.

Selain Agus Rahardjo, mantan Menag Fachrul Razi dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said juga speak up soal penyebab mereka di-reshuffle oleh Jokowi.

Fachrul Razi menyebut tak setuju pembubaran FPI jadi alasan, sementara Sudirman Said menyebut pelaporan Setnov ke MKD DPR terkait kasus 'Papa Minta Saham' jadi alasan posisinya digantikan.

Menurut Ari, pernyataan mereka memiliki motif yang ada kaitannya dengan kontestasi pemilu.

"Sehingga bisa dipertanyakan apa kepentingan di balik ini. Tentu kita dalam konteks ini merasa ada sesuatu, ya, muncul begitu dalam kurun waktu dalam saat menjelang pemilu diselenggarakan. Tentu itu jadi pertanyaan," ujar Ari.