Jokowi Duga Ada Jaringan TPPO Terlibat Bawa Pengungsi Rohingya ke Aceh

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers tentang pengungsi Rohingya di Istana Kepresidenan, Jumat (8/12/2023). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia, utamanya di Aceh. Belakangan mereka ditolak masyarakat sekitar.

Jokowi mengungkapkan, ada dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait kedatangan pengungsi Rohingya.

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/12).

Jokowi yang berkemeja putih, didampingi oleh Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno.

Pengungsi Rohingya yang baru tiba beristirahat di sebuah pantai di pulau Sabang, provinsi Aceh, pada 2 Desember 2023. Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Jokowi menegaskan, Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO di balik kedatangan pengungsi Rohingya.

"Dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," ungkapnya.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," pungkasnya.

Jumlah Pengungsi Rohingya 1.478

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang (pengungsi Rohingya). Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud saat dijumpai wartawan di Jakarta, Selasa (5/12) malam.​​​​​​​

Imigran etnis Rohingya mengantre saat petugas imigrasi Indonesia melakukan pendataan di gedung imigrasi tempat tinggal sementara mereka di Lhokseumauwe, Aceh Utara, Rabu (22/11/2023). Foto: Zikri Maulana/AFP

Mahfud mengatakan, pihaknya juga akan mengusahakan penanganan kebutuhan domestik dan kemanusiaan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Dia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Wapres Ma'ruf Amin sempat menyatakan bahwa Pulau Galang di Kepri bisa menjadi opsi sebagai tempat sementara pengungsi Rohingya seperti saat pengungsi Vietnam dulu.