Jokowi: Enggak Ada yang Seperti Saya, Mulai dari Bawah

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas KORPRI, di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menghadiri peresmian pembukaan Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2023 di Hotel Mercure, Ancol, Selasa (3/10). Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung perjalanan kariernya yang dimulai dari bawah.

"Saya pernah jadi wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali (periode). Enggak ada yang seperti itu, mulai dari bawah. Saya mengalami betul situasi di lapangan seperti apa," kata Jokowi di depan para anggota Korpri yang hadir.

Karena pengalaman inilah, kata Jokowi, ia mengerti betul seperti apa kondisi di lapangan. Selama sembilan tahun terakhir, Jokowi mengaku sudah berusaha agar seluruh kementerian bisa melupakan ego sektoralnya dan bergerak satu tujuan.

"Sehingga yang namanya saya bolak-balik sampaikan, 'Pak Sekjen, Pak Sesmen, Pak Sekda, tolong didesain yang namanya APBN, yang namanya APBD itu jangan banyak-banyak program, anggaran jangan diecer-ecer ke dinas. Buat satu, dua, tiga program cukup, tapi gol'," ucap Jokowi.

Ia juga meminta agar pesan itu disampaikan ke seluruh DPRD Provinsi atau Kota/Kabupaten. Sehingga jika ada kenaikan APBD, anggarannya tak disamaratakan di semua sektor.

"Jangan semua diratain, kalau ada kenaikan APBD 5%, semua dinas tambahnya 5%, yang terjadi seperti itu," tuturnya.

Dengan penanganan yang tepat, menurut Jokowi, Indonesia punya peluang besar untuk melakukan lompatan kemajuan. Namun jika ditangani dengan keliru dan tetap mempertahankan rutinitas yang monoton, Indonesia bisa terjebak pada negara pendapatan menengah terus.

"Ini yang kita enggak mau. Karakter ASN harus berubah, jangan monoton, jangan terpaku rutinitas, harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada," tutupnya.

Pembukaan Rakernas Korpri ini dihadiri Ketua Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan pejabat terkait lainnya.