Jokowi Geram Perizinan Event di RI Ruwet: Duit Habis Duluan Sampai Ditangkap KPK

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu, 27 Desember 2023. Foto: Dok. Biro Setpres

Presiden Jokowi menyoroti masalah perizinan event di Indonesia yang menurutnya sangat berbelit-belit alias ruwet. Bahkan, ia menyebut duit dari pelaku usaha event organizer sudah habis duluan sebelum event terjadi hanya karena mengurus perizinan.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas sebelum bertanding, mungkin masih ada tambahan lagi, atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi," kata Jokowi dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di Tribrata Ballroom, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

"Ini fakta, karena saya tanya langsung problemnya apa ini sama dengan konser musik, event olahraga lainnya enggak akan jauh dari apa yang saya sebutkan tadi, betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia," ucap Jokowi.

Ed Sheeran hadir menyapa penggemar Indonesia dalam konsernya di Stadion JIS, Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024). Foto: Vincentius Mario/kumparan

Eks Gubernur Jakarta ini menuturkan, dirinya sangat suka menghadiri konser musik termasuk event olahraga seperti MotoGP di Mandalika. Ia menyebut, jika ingin menyelenggarakan event, total ada 13 perizinan yang harus dilakukan promotor.

"Begitu saya tanya bagaimana perizinan lemas saya, ternyata ada 13 izin yang harus di urus. Tapi namanya bukan perizinan namanya surat rekomendasi, sebenarnya sama aja perizinan sama saja itu," ucap Jokowi.

"Ada ada namanya surat pemberitahuan tapi itu namanya izin, dimulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari IMI (Ikatan Motor Indonesia) NTB, surat rekomendasi IMI Pusat, rekomendasi dari Polsek, rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTT, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri," jelas Jokowi.

"Kemudian ada surat dukungan dari RSUD dari NTB, surat dukungan dari dinas kebakaran kalau ndak, izin tadi enggak keluar. Kemudian surat pemberitahuan Bea Cukai karena mendatangkan barang dari luar, KEK (Kawasan Ekonomi Kreatif) NTB, UNSW urusan Bea Cukai," papar dia.

KPK sudah 4 tahun di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sampai Ditangkap KPK

Bahkan, Jokowi menyebut pernah ada kasus penyelenggaraan event ditangkap KPK imbas adanya praktik suap. Suap terjadi karena tidak menggunakan sistem digitalisasi.

"Saya cek terus karena pernah terjadi sudah dibuat OSS (Online Single Submission) tapi karena enggak pernah dicek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi, ketemu ketemu lagi, dan akhirnya ditangkap KPK," kata Jokowi.

"Langsung ditangkap KPK, saya datang karena saya datang ke sana," tambah dia.

Pembalap Ducati Lenovo Team Enea Bastianini membawa bendera merah putih usai balapan MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/10/2023). Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Jokowi memahami, menyelenggarakan event tidak bisa dadakan dan perlu perencanaan matang. Oleh sebab itu, dirinya mencoba untuk memangkas waktu pengurusan event agar dipermudah dan dipercepat.

"Masalah utama penyelenggaraan event izin yang tidak diberi jauh harus saya minta penyelenggara event itu mengajukan jauh sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, artinya ada manajemen perencanaan yang baik," kata Jokowi.

"Tadi disampaikan Pak Kapolri totalnya bisa disampaikan dalam waktu 14 hari beberapa perizinan tadi sehingga penyelenggara bisa mempromosikan eventnya, bisa menjual tiketnya dengan baik kalau harinya kurang bisa ditambah lagi waktu bisa memungkinkan," ucap Jokowi.