Jokowi: Hadapi TPPU Kita Tak Boleh Jadul dan Kalah Canggih, Harus Gerak Cepat

Presiden Jokowi di Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT) Selasa (17/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT). Jokowi menyoroti pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terus mencari cara baru, utamanya dalam memanfaatkan teknologi.

"Ini kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat, harus di depan mereka kalau enggak kita akan ketinggalan terus," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4).

Menurut Jokowi, pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai, seperti crypto currency, NFT hingga AI.

"Karena teknologi sangat cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report mengumumkan ada indikasi pencucian uang melalui aset crypto ini sebesar 8,6 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini setara dengan Rp 139 triliun secara global. Sangat besar sekali," ujarnya.

Selain itu, Jokowi mengucapkan selamat kepada PPATK dan kementerian/lembaga terkait karena Indonesia akhirnya menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023.

Jokowi mengaku, sempat malu karena di antara negara anggota G20, hanya Indonesia yang belum menjadi anggota tetap FATF.

"Sehingga ini memang kita harus, harus, harus tepuk tangan. Ini kerja keras PPATK dan kementerian/lembaga karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita ini," ungkapnya.

Presiden Jokowi di Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT) Selasa (17/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan

Jokowi pun berharap, keanggotaan penuh Indonesia di FATF dapat menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU, sehingga kredibilitas ekonomi Indonesia meningkat.

"Kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif, ini penting sekali. Dan akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting," pungkasnya.