Jokowi Harusnya Gembosi Hak Angket KPK lewat Partai Pendukungnya

Diskusi PSI mengenai penguatan KPK di kantor PSI. (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, berharap agar Presiden Joko Widodo memperbaiki 'syahadat' antikorupsinya. Pasalnya, meski Presiden Jokowi kerap menyatakan dukungannya kepada KPK, namun pengusung Pansus Hak Angket KPK justru berasal dari partai koalisi Jokowi.

"Saya bayangkan beliau selalu bilang mendukung penuh KPK. Tapi, pendukung hak angket KPK ini adalah koalisinya Jokowi. Saya berharap itu saja. Apakah Jokowi punya keterkaitan dengan parpol? Adalah pasti. Karena beliau punya koalisi besar, mestinya bisa digunakan untuk menggembosi angket. Tapi sejauh ini saya melihat belum serius-serius amat," ujar Zainal ketika menghadiri diskusi di markas Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

[Baca juga: ICW: DPR Punya Empat Konflik Kepentingan di Pansus Hak Angket KPK]

Namun, meski Pansus Hak Angket KPK sudah mulai bertugas, ia menilai pansus belum terlihat memiliki dampak yang serius. Sebab, tidak ada kejelasan apa yang harus dilakukan setelah tim pansus menetapkan rekomendasi.

Ia mencontohkan Pansus Pelindo yang rekomendasinya juga tidak dieksekusi oleh pemerintah.

Diskusi PSI mengenai penguatan KPK di kantor PSI. (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

"Rekomendasi abis itu apa? Masih ingat enggak mereka memproses kasus Pelindo? Mereka ingin Menteri BUMN, Rini Soemarno, dipecat. Ketika akhirnya Rini tidak dipecat, lalu apa?" ucap Zainal.

[Baca juga: Grace Natalie: Ada Upaya Terstruktur untuk Melemahkan KPK]

Zainal juga mengkritik pemberian hak angket kepada KPK yang merupakan lembaga independen. Menurutnya, biasanya hak angket hanya ditujukan kepada organisasi pemerintah saja.

"Yang aneh sekarang, masuk ke UU Susduk untuk melihat jalannya perundang-undangan. Ini aneh karena angket tidak untuk melihat jalannya perundang-undangan. Karena dengan begitu, semuanya bisa diangket," ujarnya.