Jokowi hingga Sinta Nuriyah Dikukuhkan Jadi Dewan Pengampu Keluarga Maslahah NU

Presidan Joko Widodo memberikan sambutan di Musyawarah Nasional Alim Munas Ulama dan Konbes NU, Senin (18/9/2023). Foto: Dok. PBNU

Presiden Jokowi hingga Wapres Ma'ruf Amin dikukuhkan sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahah NU. Hal ini dilakukan saat Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9).

Selain keduanya, Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf juga mengukuhkan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Miftachul Akhyar, dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

"Kekuatan NU sangat luar biasa, jumlah anggotanya sangat besar. Kekuatan ini perlu dikonsolidasikan dengan baik," kata Jokowi dalam sambutannya.

Dalam agenda ini, Ma'ruf Amin dan Gus Mus tidak hadir.

Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya di acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta, Senin (18/9). Foto: Zamachsyari/kumparan

Dewan Pengampu ini nantinya akan menopang, mendukung agenda Gerakan Keluarga Maslahat (GKM) Nahdlatul Ulama.

Hal ini dirancang sebagai satu gerakan di tingkat akar rumput berupa kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat desa. Tentunya dengan melibatkan warga secara langsung meng-address masalah-masalah keluarga dalam berbagai aspeknya, mulai dari aspek keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya.

"Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU inilah yang nanti akan mengawasi, meminta laporan, melakukan evaluasi, memberikan saran dan membantu menghubungkan PBNU dan seluruh jajaran petugas pelaksana gerakan keluarga masalhat NU dengan berbagai pihak yang bekerja sama untuk pelaksanaannya," kata Ketua Gus Yahya.

"Saat ini saja PBNU telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian untuk mengisi program Kemenag, Kemendikbud, Kemensos, Kemendag, dan lain-lain," tutupnya.