Jokowi: Jangan Sampai Peralatan RS Tak Terpakai karena Tak Ada Dokter Spesialis

Presiden Joko Widodo dalam Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi mengungkapkan dalam 6 bulan terakhir dia sering berkunjung ke rumah sakit hingga Puskesmas saat kunker ke daerah. Ia mengaku senang karena di setiap rumah sakit dan Puskesmas sudah tersedia alat kesehatan canggih seperti MRI, Mamogram hingga USG.

"Tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi kepulauan selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya. Karena rasio dokter berbanding penduduk kita saya kaget 0,47 dari 1.000, peringkat 147 dunia. Sangat rendah sekali," kata Jokowi dalam Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin (6/4).

Di ASEAN saja, lanjut Jokowi, jumlah dokter spesialis Indonesia berada di peringkat 9. Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia masih kurang 124 ribu dan dokter spesialis kurang 29 ribu.

"lni yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten/kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," tegasnya.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau kegiatan upaya penurunan stunting di Puskesmas Srikuncoro, Bengkulu. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi kembali menegaskan jumlah dokter spesialis di Indonesia sangat kurang, khususnya karena Indonesia baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun.

"Artinya memang sangat kurang sekali. Ditambah lagi distribusinya yang tidak merata. Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. 59 persen," ungkapnya.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya terobosan. Ia ingin dengan 24 fakultas kedokteran dan 420 rumah sakit di Indonesia, dokter spesialis yang dihasilkan adalah dokter dengan kualitas internasional.

"Agar kita harus mempunyai mimpi yang tinggi agar jangan standar kita jangan standar nasional, [tapi] standar internasional," tuturnya.

Apalagi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana 68% penduduk Indonesia dalam 10-15 tahun ke depan didominasi oleh penduduk usia produktif.

"Tetapi 68 persen usia produktif itu percuma, akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu, betul-betul mati-matian kita harus menyiapkan ini, harus merencanakan ini, harus merombak hal-hal yang kurang harus kita perbaiki, semuanya," pungkasnya.