Jokowi Janji Permudah Penyuluh KB Jadi PNS, Minta Adaptasi dengan Teknologi

Logo BKKBN. Foto: Dok. Wikipedia

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, untuk memudahkan para petugas penyuluh Keluarga Bencana (KB) di seluruh Indonesia menjadi PNS atau tenaga PPPK.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Program Bangga Kencana BKKBN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1).

"Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Kepala BKKBN bahwa petugas penyuluh KB desa dan sub petugas penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta dan penyuluh KB yang PNS 13 ribu kemudian petugas lapangan KB non-PNS ada 9.600," kata Jokowi.

"Tadi dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa dijawab, saya jawab bisa," tambahnya.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai disuntik vaksin corona Sinovac dosis ke-2 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Bukan tanpa alasan, Jokowi menjelaskan para petugas tersebut sangat dibutuhkan apalagi dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat langsung. Sehingga, terciptanya keluarga yang berkualitas dan sejahtera di masyarakat.

"Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini yang ada di lapangan, yang operasional, yang bisa langsung menyentuh masyarakat," ujarnya.

"Sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat, mewujudkan kampung KB di seluruh tanah air mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera," tambahnya.

Jokowi menjelaskan program yang dijalankan itu juga cukup strategis bagi bangsa dan negara. Sebab, baginya keluarga adalah tiang negara.

"Jika seluruh keluarga hidup berkualitas maka Indoensia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera, dan jangan lupa di tengah keluarga akan lahir keluarga yang sehat dan berkualitas," ujarnya.

Jokowi berharap BKKBN memanfaatkan teknologi untuk program penyuluhan maupun sosialisasi.

"Semua punya gawai, gadget, semua punya HP dan sering melihat HP. Aktif di media sosial. Oleh karena itu metode komunikasi BKKBN juga harus berubah, harus berkarakter kekinian, penyampaian-penyampaian informasi gunakan media-media yang kekinian. Sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan," ujarnya.

Sebelumnya, di depan Jokowi, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan usulan kemudahan untuk para penyuluh dan petugas KB diangkat menjadi PNS hingga PPPK.

"Pada kesempatan yang baik ini kami mohon izin menyampaikan dengan berat hati usulan dari para penyuluh dan petugas KB di desa mereka yang pada beberapa puluh tahun lalu jumlahnya 45 ribu di seluruh pelosok kemudian sekarang PNS yang ada tinggal 13 ribu dan non PNS sebesar 9600," kata Hasto.

"Oleh karena itu di dalam kesempatan yang bahagia ini kami mengusulkan kepada Bapak Presiden diberikan kemudahan nantinya untuk ikut masuk sebagai PNS, tenaga fungsional maupun sebagai tenaga PPPK," pungkasnya.

Jokowi Janjikan Permudah Penyuluh KB