Jokowi Jawab Isu Bansos Dipolitisasi, Apa Katanya?

Presiden Jokowi membagikan BLT El Nino di Kantor Pos Malang, Kamis (14/12/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan sering dilakukan Presiden Jokowi setiap berkunjung ke daerah menjadi sorotan. Pembagian bansos kemudian dikaitkan dengan keberpihakan Jokowi kepada salah satu paslon.

Jokowi saat ini disebut condong mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembagian bansos disebut akan menguntungkan Prabowo-Gibran.

Terkait itu, Jokowi mengatakan pembagian bansos khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang saat ini gencar dibagikan pemerintah sudah dilakukan sejak September 2023.

"Oh sudah dari dulu. Ini, kan, sudah dari September," kata Jokowi usia hadiri Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

Presiden Jokowi di Kongres GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: Nadia Riso/kumparan

Dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi getol membagikan bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak El Nino. Kali ini, Jokowi akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk bulan Januari-Maret yang akan dibayarkan di bulan ini.

"Ya, itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia," ungkapnya.

Menurut Jokowi, pembagian BLT untuk memperkuat daya belum masyarakat di bawah.

"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," jelasnya.

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berdialog dengan warga penerima manfaat saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten, Senin (8/12/2024). Foto: Asep Fathulrahman/ANTARA FOTO

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, yang artinya total yang akan diterima di bulan ini sebesar Rp 600 ribu.

Jokowi menegaskan, BLT senilai Rp 11,25 triliun itu sudah melewati mekanisme persetujuan di DPR.

"Iya, itu semuanya sekali lagi itu, kan, sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," pungkasnya.