Jokowi: Kebangetan Urusan Utang BPJS Sampai ke Presiden

Presiden Jokowi tinjau fasilitas difabel di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (1610). (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit sempat menjadi perbincangan publik. Namun, permasalahan itu kini sudah diatasi pemerintah dengan memberikan dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun.

Presiden Joko Widodo menilai permasalahan keterlambatan pembayaran klaim ke RS tersebut seharusnya dapat diselesaikan Dirut BPJS Kesehatan Kesehatan Fahmi Idris serta Menkes Nila Moeloek. Permasalahan seperti itu, kata dia, seharusnya tak sampai di mejanya.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi, mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya, kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi dengan nada meninggi di pembukaan Kongres ke-14 Perhimpunan RS Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

Menurut dia, permasalahan keterlambatan pembayaran klaim KIS ataupun BPJS Kesehatan ke RS dapat diselesaikan dengan perbaikan sistem manajemen. Oleh karena itu ia meminta agar ada perbaikan sistem manajemen.

Jokowi membuka Kongres ke-14 perhimpunan RS Indonesia di JCC Senayan, Rabu (17/10/2018). (Foto: Jihad Akbar/kumparan)

"Lha kok enak banget ini, kalau kurang (bayar klaim) minta (pemerintah), kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga kepastian pembayaran rumah sakit ini jelas," ucapnya.

Jokowi mengungkapkan, di beberapa kunjungan ke daerah, ia menyempatkan untuk bertemu dengan dirut rumah sakit. Namun dalam kunjungan itu ia tak mengajak Menkes maupun Dirut BPJS Kesehatan. Dan cerita permasalahan keterlambatan pembayaran klaim menjadi salah satu yang ia dapatkan.

Jokowi mengaku ingin memarahi Dirut BPJS Kesehatan lantaran permasalahan tersebut. Namun diurungkan, lantaran ia memahami tak mudah mengelola jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara sebesar Indonesia.

"Saya sering ingin marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit," ungkap Jokowi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Namun ia mengingatkan kembali bahwa permasalahan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mudah. Asalkan, kata Jokowi, terbangun sistem manajemen yang baik.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat terjamin.

"Saya mengajak kita semuanya dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kemampuan yang ada secara efektif, efisien, memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh," pungkasnya.