Jokowi Kenang Periode Sulit Penerbitan Sertifikat Tanah: Harus Tunggu 160 Tahun

27 Desember 2023 17:49 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi berbincang dengan warga penerima manfaat Program Tanah Objek Reforma Agraria Perhutanan Sosial (TORA-PS) dalam acara bertajuk Matur Nuwun Pak Jokowi di Ruang Terbuka Hijau Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). Foto: Budi Candra Setya/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi berbincang dengan warga penerima manfaat Program Tanah Objek Reforma Agraria Perhutanan Sosial (TORA-PS) dalam acara bertajuk Matur Nuwun Pak Jokowi di Ruang Terbuka Hijau Maron, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023). Foto: Budi Candra Setya/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengungkapkan, pemerintah sejak 2015 mencatat ada 126 juta lahan di Indonesia tidak memiliki sertifikat. Menurutnya, masalah sertifikat ini sangat serius karena akan berimbas pada banyak hal.
ADVERTISEMENT
"Inilah pentingnya sertifikat tanah, sejak 2015 itu ada 126 juta lahan tanah harus disetifkatkan, tapi baru 46 juta artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat sehingga konflik di negara kita banyak gara-gara hanya tanahnya belum bersertifikat," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/12).
Jokowi menjelaskan, sertifikat tanah yang keluar dari Badan Pertanahan Negara (BPN) menjadi tanda bukti hak hukum atas tanah para rakyat jika sewaktu-waktu tanah yang mereka miliki bermasalah.
"Artinya kalau ada sengketa hukum ke pengadilan, Bapak-Ibu menang, karena jelas punya alas hukum yang jelas yaitu sertifikat hak milik, ada tetangga jahil bilang 'ini tanah saya, [bisa dijawab]' bukan, Pak, buktinya ini (sertifikat)', mau apa?" kata Jokowi di depan masyarakat penerima sertifikat.
Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi mengenang periode kekuasaannya pada 2015-2016. Menurutnya, selama tahun itu, banyak sekali konflik lahan karena banyak rakyat tidak mempunyai sertifikat tanah.
ADVERTISEMENT
"Saya kalau masuk ke desa di telinga saya pada 2015-2016, urusan sertifikat tanah, konflik lahan tapi masih ada 80 juta belum bersertifikat, baru 46 juta dari 126 juta," ucap Jokowi.
"Padahal saat itu BPN tiap tahun hanya keluarkan 500 ribu sertifikat di seluruh RI, hanya 500 ribu, artinya apa? Bapak-Ibu harus nunggu 160 tahun untuk bisa dapet ini," kata politikus PDIP ini.
Jokowi lantas berseloroh apakah ada rakyat yang ingin mendapat sertifikat tanah dengan menunggu 160 tahun. Jika ada, ia akan memberikan sepeda dua unit.
"Ada yang mau? Silakan kalau mau, maju yang mau sertifikat tanah 160 tahun, saya beri sepeda 2," kata Jokowi seraya tertawa.
Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah di Sidoarjo, Senin (22/8/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Namun, selang tujuh tahun sejak 2016, Jokowi mengatakan, BPN sudah bertransformasi dalam mengeluarkan sertifikat tanah. Ia menyebut, dari target 126 juta, kini hanya sisa 6 juta yang belum bersertifikat.
ADVERTISEMENT
"Inilah usaha kita mempercepat pensertifikatan tahan, tahun depan di seluruh Indonesia, masih ada 6 jutaan. Moga-moga bisa diselesaikan, kalau kepeleset mungkin masih 6 juta, artinya semua tanah sudah pegang sertifikat ini berkat kerja kerasa kantor BPN di kecamatan, provinsi dan di pusat," tutup Jokowi.