Jokowi: Keppres IKN Akan Diteken Prabowo

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih periode 2024-2029 menyapa para warga saat peringatan HUT ke-79 RI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Foto: Youtube/Puspen TNI

Presiden Joko Widodo mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota ke IKN bakal ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika sudah resmi menjabat nanti.

“Ya mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi saat ditemui di acara TNI Fun Run, di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Jokowi membeberkan beberapa alasan mengapa Keppres pemindahan Ibu Kota ini belum juga ia tanda tangani, salah satunya ekosistem infrastruktur yang belum terbangun.

“Memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” kata Jokowi.

Saat ini di IKN progres pembangunan istana negara memang tampak progresif dalam beberapa bulan terakhir, bahkan Jokowi dan kabinetnya sudah beberapa kali menyelenggarakan rapat di saja.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Namun Jokowi menyadari bahwa fasilitas lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum belum tersedia di IKN. Sehingga sebagai sebuah kota, IKN belum layak untuk ditinggali.

“Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap,” kata Jokowi.

“Sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK-SD-SMP-SMA-SMK sampe universitas kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan,” lanjutnya.

Presiden Joko Widodo dalam acara Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sabtu (6/10/2024). Foto: Vico/Biro Pers Sekretariat Presiden

Oleh karena itu, menurutnya, kondisi kesiapan di lapangan harus dipastikan mumpuni sebelum Prabowo nantinya menandatangani Keppres itu.

“Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa?” tuturnya.