Jokowi: Libatkan KPK, Kejaksaan, BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos Corona

kumparanNEWSverified-green

comment
10
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Jokowi tinjau distribusi sembako di Johar Baru,  Jakarta Pusat Foto: Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi tinjau distribusi sembako di Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) virtual mengenai distribusi bansos tunai dan BLT desa, Selasa(19/5). Dalam ratas tersebut, Jokowi menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi dan penyiapan bansos.

Selain itu, Jokowi juga menyebut pentingnya pencegahan korupsi bansos. Ia meminta kementerian terkait menggandeng sejumlah lembaga hukum untuk mencegah korupsi bansos.

"Keterbukaan sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan, minta didampingi KPK, BPKP, Kejaksaan," ujar Jokowi saat membuka ratas.

Jokowi menyebut wajar untuk melibatkan lembaga-lembaga ini dalam pencegahan korupsi bansos. Sebab, mereka dapat mengawasi secara langsung di lapangan.

embed from external kumparan

"Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," kata Jokowi.

Dalam ratas tersebut, Jokowi juga menyoroti masalah terhambatnya distribusi bansos bagi warga terdampak corona. Pertama, prosedur yang berbelit, lalu kedua, data bansos yang tidak sinkron. Ia meminta kementerian terkait untuk segera membereskan masalah ini.

======

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.