Jokowi: Master Plan Penanganan Banjir dari 1973, Tak Perlu Ide Baru
PerbesarPresiden Jokowi terus mendorong adanya penanganan banjir khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sehingga, persoalan itu tak berulang-ulang.
Jokowi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sebenarnya tinggal mengikuti master plan penanganan banjir yang saat ini ada. Master plan itu sudah dirancang dan ditetapkan sejak 1973.
"Semuanya harus satu visi karena master plan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada tahun 1973. Sudah ada harus melakukan apa-apa, ada semuanya. Jadi enggak usah ada ide-ide baru, master plan-nya sudah ada kok," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
Dalam penanganan banjir, menurut Jokowi, ada 3 fase yang harus dibereskan bersama. Di hulu, pembangunan waduk dan rehabilitasi kawasan resapan air harus dilakukan.
Untuk di kawasan tengah, pelebaran sungai harusnya terus dilakukan, entah dilakukan dengan normalisasi atau naturalisasi. Bukan hanya Sungai Ciliwung, tapi 14 sungai lainnya di Jabodetabek.
"Itu yang tengah semua sungai harus dilebarkan," jelasnya.
Tak hanya itu saja, Jokowi juga menegaskan pekerjaan di lapangan perlu dimaksimalkan. Termasuk juga pembuatan waduk-waduk yang bisa menampung debit air nanti.
"Waduk-waduk harus diperbanyak, pompa-pompa harus diperbanyak. Di ujung masih ada lagi kita berhadapan yang namanya rob. Air laut naik terus sehingga diperlukan yang namanya Giant Sea Wall untuk menahan air masuk ke Jakarta," jelasnya.
"Pembangunan ini bertahap tapi harus segera dilakukan. Dulu dibangun Banjir Kanal Barat, kemudian dibangun Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi kali Cipinang, dinormalisasi kali Pesanggrahan silahkan," pungkasnya.