Jokowi Minta Doni Monardo Evaluasi Sistem Peringatan Dini Bencana

Jokowi tiba di lokasi terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana. Dalam rapat itu, Jokowi meminta semua pihak terkait untuk mengevaluasi sistem peringatan dini bencana, sekaligus memastikan proses rehabilitasi berjalan baik.

"Sebelumnya saya ingin mengingatkan semuanya terutama Ka BNPB (Letjen Doni Monardo) yang baru agar yang berkaitan dengan rehabilitasi, berkaitan dengan rekonstruksi, baik yang berada di NTB, Lombok, kemudian di Maluku Utara, di Sulteng," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1).

"Kemudian yang berada juga di Banten maupun di Lampung, betul-betul dikawal implementasinya agar segera bisa diselsaikan terutama yang di NTB, kemudian berlanjut ke Sulteng dan Lampung dan Banten. Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini ini agar dievaluasi," lanjut dia.

Presiden Jokowi saat tinjau lokasi Desa Way Muli, di Lampung Selatan, yang terdampak tsunami Selat Sunda. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Lalu, Jokowi minta Doni untuk mengecek ke lapangan bagaimana pengujian sistem peringatan dininya. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat paham bila ada peringatan dini yang muncul sehingga jumlah korban bisa terus diminimalisir.

"Rakyat bisa tahu sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan minimalkan," ucap Jokowi.

Tak hanya kepada Doni Monardo, Jokowi memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk segera memulai mata pelajaran bencana. Pelajaran serupa juga harus diberikan kepada masyarakat luas.

"Saya ingin agar di akhir bulan ini bisa dimulai baik di Kemendikbud juga di masyarakat dan saya ingin ini terus digerakkan semua daerah terutama di daerah-daerah rawan bencana," bebernya.

Presiden Jokowi saat tinjau lokasi Desa Way Muli, di Lampung Selatan, yang terdampak tsunami Selat Sunda. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Jokowi menuturkan, mengenai manajemen kesiapan bencana harus betul-betul terintegrasi. Setiap stakeholder baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah harus bersinergi dalam penanganan sebuah bencana.

"Terkait kebencanaan betul-betul merespons secara cepat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, PMI, ormas, dan lembaga-lembaga donor dan melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin," tutur Jokowi.

Dalam ratas ini turut hadir para menteri Kabinet Kerja seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Hingga kini ratas masih berlangsung.