Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Ambil Keputusan Sendiri soal Lockdown

Presiden Joko Widodo tinjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah agar selalu sevisi dengan pemerintah pusat dalam penanganan virus corona. Jokowi juga meminta kepala daerah agar tidak membuat keputusan besar seperti lockdown.

Jokowi menilai pembatasan lalu lintas atau sosial wajar dilakukan pemerintah daerah. Asalkan jangan mencakup lockdown.

"Bahwa ada pembatasan sosial, pembatasan lalu lintas itu pembatasan-pembatasan wajar karena daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing," ujar Jokowi usai meninjau rumah sakit darurat corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4).

"Tapi sekali lagi tidak dalam keputusan-keputusan besar misalnya karantina wilayah dalam cakupan gede, atau yang sering dipakai lockdown," lanjut Jokowi.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jokowi kemudian menjelaskan arti kata lockdown. Menurut dia, dalam lockdown berarti orang dilarang keluar rumah, kegiatan transportasi juga berhenti. Pun, orang dilarang pergi ke kantor.

Ia pun kembali menegaskan pemerintah mengambil langkah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi virus corona.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menilai belum ada kepala daerah yang tidak sevisi dengannya.

"Sampai saat ini belum ada yang berbeda dan kita harapkan tidak ada," ujar Jokowi.