Jokowi Minta Media Mainstream Luruskan Informasi Hoax

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Jokowi di World Press Freedom Day (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di World Press Freedom Day (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Usai menghadiri Hari Kebebasan Pers Sedunia, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para jurnalis untuk bertanggung jawab dengan seluruh informasi yang mereka beritakan ke masyarakat.

"Wartawan kan sudah mendapatkan kebebasan yang amat sangat di dunia maupun di Indonesia sebagai bagian dari dulu cita-cita reformasi. Tapi yang namanya kebebasan itu juga ada tanggung jawabnya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).

Jokowi juga menambahkan sebaiknya media mainstream atau online bisa meluruskan berita-berita hoax, agar masyarakat tak terprovokasi oleh informasi yang diragukan kebenarannya.

"Mestinya baik media mainstream maupun yang online mestinya meluruskan kalau ada berita yang tidak benar, berita yang belum pasti. Yang memuat ujaran yang tidak baik sehingga apa? masyarakat menjadi tercerahkan ," lanjut dia.

Jokowi di World Press Freedom Day (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di World Press Freedom Day (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Untuk itu Jokowi mengajak agar pemerintah dan media mainstream di Indonesia memerangi kabar hoax, yang saat ini semakin merajalela.

"Menurut saya perlu kita perangi bersama-sama kabar-kabar yang tidak benar. Kabar-kabar yang memfitnah, kabar-kabar bohong," tutur Jokowi.

World Press Freedom Day merupakan acara tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 3 Mei untuk merayakan hari kebebasan press dunia, serta menyuarakan perlindungan media dari ancaman atas kebebasan mereka, dan untuk mengenang para jurnalis yang kehilangan nyawa dalam bertugas.

Hari Kebebasan Pers Dunia diresmikan saat sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1993, menyusul diadopsinya Rekomendasi sesi ke-26 pada Konferensi Umum UNESCO tahun 1991.

Baca juga: Jokowi Sebut Media Membuat Demokrasi Indonesia Dinamis