Jokowi: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Tetap Sediakan Transportasi Publik
PerbesarPresiden Jokowi menyampaikan arahan lanjutan terkait penanganan dan penanggulangan penyebaran corona. Meski begitu, Jokowi meminta layanan terhadap masyarakat tidak berkurang.
Salah satunya, yakni soal ketersediaan transportasi publik. Jokowi ingin, transportasi publik tetap disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
"Tranportasi publik tetap harus disedakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda tranpsotasi," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3).
Jokowi menyebut, transportasi publik yang dimaksud tidak hanya yang berada di bawah naungan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah. Yang paling penting, semua moda transportasi bisa mengurangi kerumuman.
"Baik kereta api, bus kota, MRT, LRT, TransJakarta yang penting bisa mengurangi tingkat kerumuman, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di moda transportasi itu sehingga kita bisa menjaga jarak," tambah Jokowi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk membatasi pengoperasian transportasi umum, seperti MRT, LRT, dan TransJakarta. Hal ini dilakukan agar warga mengurangi interaksi dan bekerja di rumah guna mencegah corona.
Tapi, pagi ini, justru antrean panjang yang terjadi. Kepadatan penumpang terlihat di halte TransJakarta dan stasiun MRT. Bahkan, antrean mengular hingga ke luar stasiun dan halte.