Jokowi Perintahkan 689 WNI Eks ISIS Didata Agar Dicegah Masuk RI

Presiden Joko Widodo memberi keterangan pers usai meresmikan TPA Sampah Regional Banjarbakula. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah telah memutuskan tidak akan memulangkan sebanyak 689 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS ke Indonesia. Menyusul hal itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar 689 WNI itu didata betul identitasnya.

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu, 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet," ucap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/2).

Pendataan itu penting untuk mencegah mereka sekiranya berupaya mencoba masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, Menkopolhukam Mahfud MD mengkhawatirkan mereka pulang melalui negara yang bebas visa dengan Indonesia.

"Cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata mantan Gubernur DKI itu.

Pendataan itu juga penting untuk mengetahui siapa saja WNI yang masih anak-anak dan perempuan. Terutama anak yatim piatu di bawah 10 tahun yang pemerintah buka peluang untuk dipulangkan.

"Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka (PBB), tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Sebelumnya, data 689 WNI yang pernah bergabung ISIS itu didapatkan Kemenkopolhukam dari CIA digabung dengan data BIN, BAIS, BNPT, dan lainnya.